Purbaya Pastikan APBN Tak Akan Danai Rencana Luhut Bentuk Family Office

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pembentukan Family Office di Indonesia yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebut wacana pembentukan pusat Family Office di Bali tersebut sudah lama beredar dan bukan bagian dari tugas langsung Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, bila DEN ingin merealisasikannya, maka proyek tersebut sebaiknya dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dana publik.

“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya tidak akan alihkan anggaran ke sana. Fokus saya adalah memastikan alokasi APBN tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Purbaya menambahkan, dirinya tidak terlibat maupun memberi masukan dalam proses pembentukan Family Office tersebut. Meski begitu, ia tetap mendukung gagasan itu selama tidak membebani keuangan negara.

“Saya tidak terlibat. Kalau mau jalan, ya saya doakan saja,” katanya.

Bahkan, Purbaya mengaku belum memahami secara detail konsep Family Office yang dimaksud Luhut. “Saya belum terlalu paham konsepnya, walaupun Pak Luhut sering bicara soal itu. Saya belum pernah lihat dokumennya,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Maret 2025, Luhut bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim khusus untuk mempersiapkan pendirian Family Office di Indonesia. Luhut menyebut timnya telah bekerja selama enam bulan dan menargetkan proyek tersebut rampung tahun ini.

Family Office sendiri merupakan perusahaan swasta yang mengelola kekayaan keluarga-keluarga kaya dunia. Rencana pendirian Family Office di Indonesia telah mendapat restu sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan diproyeksikan berlokasi di Bali serta Ibu Kota Nusantara (IKN).

Luhut mengklaim, sejumlah investor global termasuk Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, telah memberikan masukan terkait konsep tersebut.

“Yang penting, pihak yang ingin menaruh investasinya sudah setuju. Itu yang paling utama,” ujar Luhut kala itu.

Komentar