PSI Menciptakan Musuh Imajiner “Anak Diplomat”

MENCIPTAKAN “MUSUH IMAJINER” – KALI INI ANAK-ANAK DIPLOMAT

Oleh: Bambang N Karim

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran.

Narasi yang dilempar ke publik tiba-tiba membawa-bawa nasib “anak-anak diplomat”.

Katanya, kalau urusan ijazah luar negeri ini diributkan, kasihan anak diplomat yang sekolah di luar negeri karena sistem dan nomenklaturnya beda dengan SMA di Indonesia. Mereka khawatir hak politik anak bangsa bisa terancam.

Sebagai orang yang kebetulan paham bagaimana ketat dan rapinya sistem pendidikan Commonwealth Australia saya mengelus dada. Narasi ini adalah contoh sempurna dari teknik politik klasik: Menciptakan Musuh Imajiner (Imaginary Enemy).

Argumen “anak diplomat” ini sebetulnya melenceng jauh dari substansi hukum dan tontonan kaum borju elit. Mengapa?

Sebab Bestari tidak mengerti perbedaan antara masalah kelulusan vs perbedaan sistem.

Anak-anak diplomat atau diaspora yang sekolah di Australia, Inggris, atau negara lain tetap akan menerima dokumen kelulusan resmi yang valid—entah itu High School Certificate (HSC), IB, atau sertifikat kelulusan program Foundation sebab JELAS nilainya untuk proses kesetaraan resmi di kementerian.

Administrasi mereka beres dan tidak pernah ada masalah.

Sementara dalam persidangan, MK dengan tegas menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan atau tamat yang meyakinkan setara SMA dari pencalonan Gibran. Yang ada hanyalah certificate of attendance (sertifikat kehadiran), transkrip akademik, dan bukti pendaftaran dari UTS Insearch.

Jadi, ini bukan soal sistem luar negeri yang tidak diakui, melainkan dokumen personal milik Gibran yang memang tidak tuntas atau tidak beres.

Apa sih yang tidak jelas bagi Bestari?

Sekarang mengapa Bestari menggunakan anak-anak diplomat dalam menciptakan “Musuh Imajiner”?

Politisi sengaja membelokkan isu personal ini menjadi isu sistemik. Dengan menuduh aturan birokrasi Indonesia “mengancam masa depan anak diplomat dan diaspora”, mereka sedang membangun kabut asap.

Tujuannya agar publik merasa ada ancaman besar terhadap “anak bangsa yang sekolah di luar negeri”, sehingga fokus publik teralih dari kewajiban memeriksa keabsahan dokumen administrasi personal sang pejabat (Gibran) menjadi musuh bersama .

Bestari sebenarnya juga sedang melakukan ironi Skala Prioritas (“Anak Kere” vs. “Anak Diplomat”)

Secara logika keadilan sosial, kalaupun partai politik ingin memperjuangkan hak pendidikan dan akses politik anak bangsa, mengapa yang dijadikan tameng utama di ruang publik adalah anak-anak diplomat yang secara ekonomi dan fasilitas sudah sangat mapan? Mengapa bukan nasib jutaan “anak kere” atau anak-anak kurang mampu di pelosok negeri yang janggal administrasi sedikit saja langsung putus sekolah?

Jawabannya sederhana: Karena konsentrasi utamanya bukan sedang membenahi keadilan sosial atau sistem pendidikan nasional. Fokusnya adalah menyelamatkan legitimasi posisi politik satu orang dengan meminjam profil anak diplomat sebagai tamengnya.

Dalam politik yang terpolarisasi, ketakutan dan ancaman abstrak jauh lebih mudah dijual kepada pendukung fanatik ketimbang mengakui sebuah fakta administrasi yang cacat hukum.

Bagi kita yang terbiasa melihat standar kepatuhan administrasi yang ketat dan objektif, narasi “anak diplomat” ini terasa sangat rapuh. Sayangnya, di ruang publik kita, kabut asap seperti ini masih laku dipelihara demi kenyamanan emosional kelompok tertentu.

-FB-