✍️Tengku Zulkifli Usman
Polisi di negara demokrasi harus paham aturan main demokrasi, tidak boleh represif kecuali pendemo membawa senjata.
Polisi jika salah dalam tatacara menangani pendemo, maka akan jadi masalah yang lebih besar dan negara akan semakin kacau.
Tidak dibenarkan melakukan kekerasan, polisi yang gak paham aturan main menangani demo harus dipecat. Polisi seperti itu tidak layak menjaga keamanan negara demokrasi.
Jika aparat melakukan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, maka itu bisa membuka pintu kekuatan luar untuk menjadikan Indonesia medan tempur dan intervensi.
Presiden tidak boleh loyo dalam hal ini, Kapolri harus gerak cepat, dan siapapun pelakunya harus dihukum berat.
Kapolri harus dicopot jika terbukti Lalai dan tidak mampu menangani anak buahnya. Sekali lagi, polisi represif dan bar bar adalah sampah demokrasi, dan jangan salahkan rakyat melawan.
Sistem rekrutmen polisi harus diaudit dan dilakukan pembersihan, efek masuk polisi dengan suap dan KKN biasanya melahirkan polisi polisi SDM rendahan dan membuat wajah penegakan hukum kita rusak.
Presiden harus turun tangan, presiden itu eksekutif, tugasnya bukan banyak bicara dan banyak pidato. Tugas Presiden adalah kerja dalam senyap dan berbuah hasil positif bagi nasib rakyat yang tangible bisa dirasakan langsung. Bukan Retorika, Haram presiden banyak omong apalagi omong kosong.
Kekerasan terhadap rakyat yang menuntut keadilan dan yang sedang menanggung beban hidup cukup berat, tidak boleh direspon dengan kekerasan. Ini bisa memicu revolusi dan social unrest.
Presiden perlu menangani hal ini dengan bijak, bukan mendengar bisikan orang orang penjilat disamping nya yang bisa jadi menginginkan presiden semakin blunder ke dirinya sendiri.
Jika masalah masalah substansial rakyat saat ini tidak ditanggapi dengan bijaksana dan baik, tidak menyentuh masalah inti pada perbaikan nasib rakyat di lapangan secara ril.
Maka kita takutkan Indonesia akan semakin bergolak kedepannya, dan pemerintahan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah perlu fokus pada masalah substansial nasib rakyat yang lagi tertekan ekonomi sangat berat, PHK dll. Bukan melakukan blunder efek kelakuan aparat ber SDM rendahan.
Komentar