Oleh: Erizal
Jangankan pendukung Prabowo, Prabowo pun mungkin tak tahu menahu, kalau ijazah Jokowi, termasuk ijazah Gibran berpotensi bermasalah dan berlarut-larut sampai saat ini.
Makanya pernyataan spontan Prabowo enam bulan lalu, yang agak bernada kesal saat kasus ijazah Jokowi mulai mencuat. “Ijazah kok dipermasalahkan. Nanti ijazah saya pula ditanya-tanya,” kata Prabowo waktu itu.
Bukan berarti ijazah Prabowo juga bermasalah seperti yang juga diplintir loyalis Jokowi, tapi murni karena ketidaktahuan Prabowo dan menganggap pihak Roy Suryo Cs hanya mencari-cari kesalahan saja.
Bayangkan, sudah dipakai dua kali maju Walikota, sekali Gubernur, dan dua kali Pilpres melawan Prabowo pula, mustahil ijazah Jokowi bermasalah. Termasuk, ijazah Gibran yang sudah dipakai sekali maju Walikota dan sekali maju Pilpres mendampingi Prabowo. Mana ada yang membayangkan.
Logika awam yang begini, pasti juga dipakai Prabowo dan elite lainnya. Ditambah pengakuan cepat dari Bareskrim dan UGM seperti tak memberikan ruang pikiran Roy Suryo Cs tumbuh dan berkembang.
Tapi keyakinan Roy Suryo Cs harus diakui seteguh batu karang. Ilmunya terlalu teknis dipreteli oleh logika awam yang tak berdasar itu.
Roy Suryo Cs dengan mudah menjelaskan keraguan publik saat melihat penampakan ijazah Jokowi itu. Sekali lagi, Roy Suryo Cs ilmunya terlalu teknis, tak bisa dilawan dengan mudah oleh para pendukung Jokowi yang kebanyakan hanya belajar retorika dan hukum.
Siapa yang bisa menjelaskan dengan fasih foto yang menindih stempel, bukan stempel yang menindih foto, bahkan foto Jokowi dalam ijazah itu sendiri, serta jenis huruf dan jenis kertas, kalau tidak Roy Suryo Cs yang menjelaskan?
Apalagi ijazah asli Jokowi itu sendiri sudah dikonfirmasi secara resmi oleh KPU. Roy Suryo Cs sepertinya tak tergoyahkan.
Sebagai seorang Presiden, meski sambil lewat tentu Prabowo juga menyimak perkembangan seputar dugaan ijazah palsu ini.
Banyak orang seperti tak peduli saja dengan kasus ijazah palsu ini. Seolah-olah rendah betul orang yang mengikuti kasus ijazah palsu ini. Tapi diam-diam orang terus mengikuti perkembangan kasus ini, yang makin hari makin terkuak kebenaran.
Terbukti jumlah penontonnya selalu ramai mengikuti setiap ada perkembangan terbaru dari kasus ini. Tak terkecuali mungkin juga Prabowo. Sebagai orang yang peduli, bahkan sangat peduli pendidikan, pasti beliau juga ingin tahu kebenaran yang sebenarnya.
Makanya desakan kuat dari 31 organisasi relawan Jokowi terhadap Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, untuk segera mentersangkakan, bahkan menangkap Roy Suryo Cs, pasti tak disetujui Presiden Prabowo.
Cara-cara lama penegakan hukum yang seperti itu, jelas bukan zamannya lagi. Termasuk permohonan dari Ketua Harian PSI yang baru, Ahmad Ali, supaya Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu Jokowi dan Gibran ini.
Entah apa yang dimaksud dengan menggunakan kewenangan itu? Tidakkah hanya Jokowi dan Gibran saja yang bisa menyelesaikan kasus ijazahnya sendiri dengan cara membukanya secara terang-benderang?
Kalaupun ada deal-deal politik antara Jokowi dan Prabowo dulunya, pastilah masalah dugaan ijazah palsu ini tak masuk dalam poin-poin deal-deal politik itu.
Baik Jokowi maupun Prabowo, apalagi Gibran, pastilah tak menyangka, kalau masalah ijazah ini akan sampai seperti ini. Semua sudah rapi ditutup tanpa celah lubang sedikitpun. Bahkan Bambang Tri dan Gus Nur yang sempat menyuarakan, langsung bisa dibungkam dan dikirim ke dalam penjara.
Tak ada yang menyangka juga Roy Suryo Cs berubah menjadi lakon dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Ia seperti sengaja dikirim untuk mengakhiri sebuah era lama dan memulai era baru dipimpin Prabowo.
Roy Suryo Cs jelas tak bisa disalahkan. Ia meyakini ijazah Jokowi palsu, termasuk Gibran, dengan kajian yang dilakukan, sejauh bisa dipertanggungjawabkan, itu bukanlah tindakan yang melampaui batas, atau di luar nalar akal sehat.
Termasuk, kalau aspirasi politiknya berbeda sekalipun dengan Jokowi. Itu sah-sah saja. Lawan politik mencari kelemahan dari lawan politik lainnya, itu wajar saja. Apalagi kalau kelemahan itu memang riil adanya dan bukan dibuat-buat.
Tinggal dibuktikan saja hal yang sebaliknya. Kalau tak bisa membuktikan, lalu menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk membungkamnya, itulah yang salah dan tak dibenarkan.
Konon pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo selama dua jam di Kertanegara kemarin, juga membicarakan masalah ijazah itu. Apalagi pertemuan itu didahului oleh konferensi pers para relawan Jokowi yang mendesak Polri agar Roy Suryo Cs segera ditersangkakan dan ditangkap.
Dan banyak yang menduga bahwa apa yang dimaui Jokowi tak banyak yang dipenuhi oleh Prabowo, termasuk soal ijazah itu, sehingga Jokowi lebih memilih tak hadir peringatan ulang tahun TNI 5 Oktober lalu.
Tak ada alasan lain lagi, kecuali segera mengakhiri kasus ijazah ini dengan cara membukanya secara transparan dan dinilai oleh orang atau institusi yang berkompeten.
Memang bukan Presiden Prabowo yang akan bisa menyelesaikan kasus ijazah Jokowi dan Gibran ini. Tapi pihak-pihak terkait seperti KPU, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk UGM dan Polri itu sendiri.
KPU sudah mulai terbuka. Apa yang diminta, sudah dikasih, meski belum semua juga. Banyak misterinya. Tapi mestinya hanya soal waktu saja lagi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sudah lebih dulu membuka terkait Surat Keterangan Pendidikan SMA Gibran. UGM harusnya demikian pula. Terbuka saja demi kebenaran yg dijunjung tinggi oleh Perguruan Tinggi.
Polri pun harusnya begitu. Jangan masalah sepele seperti ijazah ini menjadi bertele-tele seperti saat ini. Sudah bukan zamannya lagi. Generasi sudah berganti. Cara-cara lama sudah tak laku lagi. (*)
Komentar