Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Pertemuan berlangsung sejak siang hingga malam dan dihadiri jajaran menteri, aparat penegak hukum, serta petinggi militer.
Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa agenda utama pembahasan adalah penertiban tambang ilegal yang kian marak di berbagai daerah.
Menurut Teddy, para pejabat negara itu melaporkan langsung kepada Presiden terkait hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang, termasuk:
- penertiban kawasan pertambangan liar,
- tindak lanjut atas pelanggaran hukum,
- aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan,
- hingga penanganan wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau aparat karena faktor keamanan maupun dukungan lokal.
Dalam pertemuan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Nama-nama yang Hadir
Sejumlah pejabat penting terlihat menghadiri rapat tertutup tersebut, di antaranya:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
- Mensesneg Prasetyo Hadi
- Jaksa Agung ST Burhanuddin
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
- Kepala BPKP Yusuf Ateh
- Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
Kehadiran para pejabat lintas sektor ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal yang sudah bertahun-tahun menjadi sumber kerugian negara, konflik horizontal, hingga merusak lingkungan.
Pertemuan ini juga menandakan bahwa Presiden ingin memastikan tindakan kementerian dan aparat di lapangan berjalan efektif dan terkoordinasi, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi “zona gelap” akibat kuatnya backing politik maupun jaringan ekonomi ilegal.
Komentar