Prabowo ganti Kapolri nunggu 1 tahun usia pemerintahannya?

Lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya.

Desakan ini imbas dari aksi kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat yang demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainnya pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Koalisi tersebut di antaranya; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan LBH Jakarta. Selain itu, ada pula Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK), dan lainnya.

“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

Jika Listyo tak segera mundur, koalisi masyaraka sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.

Tapi hingga kini, Kapolri tidak mundur, dan Presiden Prabowo juga tidak mencopot Kapolri.

Menurut info Bung Iyut @kafiradikalis Prabowo akan mereshuffle kabinet termasuk Kapolri menunggu 1 tahun pemerintahannya.

“Yang gw dapat info sejak tahun lalu bahwa gak akan ada reshuffle sebelum tepat 1 tahun Prabowo berkuasa termasuk u/ posisi Kapolri.

Jadi kalau ganti menteri-Kapolri-dll yah tunggu sampai 20 Oktober 2025.

Kocok ulang arisan kekuasaan setelah 20 Oktober 2025…”