Pemerintah Malaysia Melarang ASN Menggunakan Waze yang Terafiliasi “Israel”

Pemerintah Malaysia melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS/aparatur sipil negara) di negaranya untuk menggunakan aplikasi navigasi Waze. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 21 Oktober 2026.

Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan “Israel”.

Berikut adalah poin-poin penting terkait larangan tersebut:

1. Alasan Keamanan Data dan Faktor Israel

Larangan ini diberlakukan demi melindungi informasi sensitif pemerintah dan data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan oleh rezim Israel. Meskipun saat ini Waze telah dimiliki oleh raksasa teknologi Amerika Serikat, Google LLC, entitas Waze Mobile Ltd. didirikan dan masih terdaftar secara hukum beroperasi di bawah undang-undang Israel. Malaysia khawatir data perjalanan secara real-time yang dikumpulkan Waze dapat dieksploitasi untuk mengancam kedaulatan nasional mereka.

2. Berlaku untuk Tugas Kedinasan

Aturan ini dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Sekretaris Pemerintah Malaysia, Shamsul Azri Abu Bakar. Larangan penggunaan Waze di perangkat seluler ini berlaku serta-merta (segera) bagi para aparatur sipil saat menjalankan tugas kedinasan.

3. Rekomendasi Aplikasi Alternatif

Melalui pengumuman resmi di media sosialnya, PM Anwar Ibrahim menyarankan seluruh masyarakat Malaysia untuk ikut berhenti menggunakan Waze. Sebagai gantinya, pemerintah mengarahkan warga untuk beralih ke aplikasi navigasi lokal bernama TuJu yang dikembangkan atas kerja sama Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), atau opsi alternatif lain yang lebih aman.

Waze, yang didirikan di “Israel”, menggunakan sinyal satelit dan data yang bersumber dari para pengemudi untuk menyajikan informasi lalu lintas secara waktu nyata (real-time). Aplikasi ini diakuisisi oleh Google—perusahaan di bawah naungan Alphabet—pada 2013 dengan nilai sekitar $1 miliar.