Indonesia hari ini tampak demokratis di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Pemilu tetap digelar, parlemen tetap bersidang, media tetap terbit. Namun di balik prosedur itu, indeks demokrasi terus merosot, ruang kritik menyempit, dan ketakutan menjadi bahasa baru kekuasaan. Dalam lanskap seperti ini, hanya sedikit aktor politik yang masih berani berdiri melawan arus. PDIP, suka atau tidak, kini tampil sebagai banteng terakhir pertahanan.
Laporan berbagai lembaga internasional menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi cacat. Penyebabnya bukan semata soal pemilu, melainkan memburuknya kebebasan sipil, kriminalisasi kritik, dan pelemahan oposisi. Demonstrasi mudah dibubarkan, aktivis ditahan berbulan-bulan, pasal karet diproduksi dan dipelihara. Kritik kepada pemerintah tak lagi dilihat sebagai vitamin demokrasi, melainkan ancaman stabilitas.
Pembungkaman tak selalu dilakukan dengan penjara. Cara yang lebih halus justru lebih efektif. Influencer, tokoh publik, dan figur berpengaruh dirangkul dengan jabatan, fasilitas, dan akses kekuasaan. Setelah itu, suara kritis menghilang perlahan. Mereka tidak perlu berbohong, cukup diam. Demokrasi pun tak dibunuh, hanya dibuat sunyi. Inilah kooptasi, strategi lama yang diwariskan dan kini dinormalisasi.
Dalam situasi ketika hampir semua partai memilih tunduk pada arus kekuasaan, PDIP justru mengambil posisi berseberangan. Penolakan PDIP terhadap wacana Pilkada dipilih DPR menjadi penanda penting. Saat partai lain berdalih efisiensi dan stabilitas, PDIP menyebut inti persoalan: politik uang, kepentingan elit, dan kemunduran hak pilih rakyat. Sikap ini bukan tanpa risiko. Berdiri sendiri di tengah koalisi raksasa berarti siap diserang, dipinggirkan, bahkan distigmatisasi.
PDIP memang bukan oposisi suci tanpa dosa. Tapi dalam politik, yang relevan bukan kesempurnaan moral, melainkan keberanian menjaga garis batas. Selama masih ada satu kekuatan besar yang menolak normalisasi kemunduran demokrasi, ruang perdebatan belum sepenuhnya mati. Masalahnya, satu banteng tidak cukup menghadapi kawanan pemburu.
Jika PDIP tumbang atau memilih berkompromi, maka bab terakhir pertahanan demokrasi elektoral akan tertutup. Saat itu, yang tersisa hanyalah prosedur tanpa jiwa: pemilu tanpa pilihan, parlemen tanpa perlawanan, dan negara yang tampak tenang karena rakyatnya belajar diam.
Komentar