Aroma Orde Baru kembali terasa di pusat kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto mengajukan tiga nama calon pengganti Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang mengundurkan diri, dan salah satu nama yang langsung memantik sorotan publik adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, yang tak lain merupakan keponakan Prabowo sendiri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Thomas masuk dalam daftar calon yang diusulkan pemerintah. Ia menjelaskan, pengajuan ini bermula dari surat pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur BI, sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan, posisi tersebut harus segera diisi.
“Karena adanya pengunduran diri Deputi Gubernur BI, maka sesuai aturan dilakukan proses pengisian jabatan,” kata Prasetyo kepada Kompas TV, Senin (19/1/2026).
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dari tiga nama yang diajukan, nama Thomas Djiwandono menjadi yang paling menyita perhatian publik, bukan semata karena jabatannya sebagai Wamenkeu, tetapi juga karena faktor kekerabatan yang sulit diabaikan.
“Pemilihan akhirnya ada di DPR melalui uji kompetensi. Pemerintah mengusulkan beberapa nama, salah satunya Pak Wamenkeu Thomas Djiwandono,” ujar Prasetyo.
Meski secara prosedural langkah ini dianggap sah, nuansa Orde Baru terasa kental ketika lingkar keluarga penguasa kembali masuk ke jabatan strategis negara. Posisi Deputi Gubernur BI bukan jabatan sembarangan. Bank sentral dituntut independen, steril dari kepentingan politik, dan bebas dari bayang-bayang kekuasaan eksekutif.
Sebagian pihak berargumen bahwa Thomas memiliki pengalaman dan kapasitas di bidang keuangan. Namun bagi publik yang kritis, persoalannya bukan semata kompetensi, melainkan pesan politik yang dikirimkan, bahwa relasi keluarga kembali mendapat ruang di pusat pengambilan keputusan, sebuah praktik yang selama ini identik dengan era Orde Baru.
Kini DPR memegang peran kunci. Uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi ujian, bukan hanya bagi Thomas Djiwandono, tetapi juga bagi komitmen reformasi dan independensi lembaga negara. Publik menunggu apakah parlemen akan benar-benar kritis, atau justru mengulang pola lama yang pernah membuat Orde Baru begitu kuat dan tak tersentuh.
Komentar