2 orang mantan buzzer Prabowo dan Jokowi, yaitu Naniek S Deyang (Wakil Kepala BGN) dan Hasan Nasbi (Komisaris Pertamina, eks Jubir Presiden) yang sekarang sudah dapat jabatan dari rezim Prabowo, mulai menyerang orang-orang yang kritis terkait kebijakan pemerintah dalam menangani bencana Sumatera ini. Tapi argument mereka ini sebenarnya cukup ngawur kenapa??
1. Naniek Deyang membandingkan TNI dan Polisi dengan Mahasiswa dalam menangani bencana, hal ini sebenarnya ngawur karena:
TNI dan Polisi memang dilatih, disumpah, dan dibiayai APBN negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara sehingga mereka jelas harus hadir saat terjadi bencana alam.
Sedangkan mahasiswa kan enggak, mereka masih dibiayai orang tuanya bukan negara, mereka juga gak punya pelatihan, peralatan, dan gak punya kewajiban untuk turun dalam bencana alam. Jadi membandingkan mahasiswa dengan aparat negara jelas gak nyambung.
2. Sedangkan Hasan Nasbi bilang yang marah-marah di medsos itu kena bencana aja enggak, dan ngasih bantuan juga enggak.
- Nah justru yg punya kewajiban ngasih bantuan bagi korban bencana alam itu pemerintah, bukan masyarakat biasa. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menggerakan APBN dan APBD.
- Selain itu APBN dan APBD untuk korban bencan alam itu juga berasal dari uang pajak masyarakat seluruh Indonesia. Dalam hal ini masyarakat sudah membantu dengan bayar pajak gak perlu lagi sebenarnya ditodong donasi kayak logikanya Hasan Nasbi.
- Marah-marah masyarakat baik yg berdampak maupun tidak berdampak itu adalah suara demokrasi masyarakat Indonesia dan sumber informasi bagi seluruh orang, gak bisa kamu larang2 orang beragument, berpendapat, share, dan beropini cuman karena bukan korbannya, karena negara ini adalah negara demokrasi bukan Korea Utara.
- Selain itu warga yg marah2 tapi bukan korban justru mempercepat menyalurkan uneg2 dan menyebarkan informasi dari para korban asli yg terjebak yg masih tidak punya listrik dan sinyal.
- Selain itu marah-marahnya masyarakat itu justru masukan kepada pemerintah agar ada “check and balance” bukan hanya dengar laporan pejabat model Bahlil dan jendral TNI kmrn yg bisa berbohong dan ABS (Asal Bapak Senang) yg dengan pedenya mengatakan bahwa listrik di Aceh udah pulih 93% dan tidak ada pembalakan hutan. Padahal jelas listrik di aceh 50% aja belum nyala dan jelas kayu gelondongan yg terseret banjir kmrn itu ada nomer dan bekas penebangan rapi yg jelas hasil pembalakan bukan rubuh alami karena banjir.
Para buzzer yg diangkat jadi pejabat model mereka berdua ini justru berbahaya dan merusak demokrasi dan keterbukaan informasi.
(fb Agungbaster Perjuangan)
Komentar