Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku khawatir terhadap komitmen pemerintah Indonesia yang dipimpin Prabowo Subianto dalam membela kemerdekaan Palestina ke depan.
Kekhawatiran ini menyusul bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
”Ada kekhawatiran bila Prabowo sudah duduk berdampingan dengan Trump dalam dewan ini, sikap kepala negara mulai melunak,” katanya saat dihubungi pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Meski demikian, dia menilai Prabowo masih konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, Anwar mewanti-wanti supaya kepala negara dapat melihat setiap langkah yang disodorkan Trump dengan jeli.
Apalagi, ujar dia, orang nomor satu Amerika Serikat itu punya kepribadian yang mendikte dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya. “Prabowo harus bisa memperlihatkan dirinya sebagai seorang mantan jenderal yang tak mengenal rasa takut untuk bertempur,” ucapnya.
Selain itu, dia menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Donald Trump ini. Menurut dia, inisiatif membangun kembali Gaza, Palestina ini kontradiktif dengan tindakan Amerika Serikat yang berada di belakang Israel selama ini.
”Pada masa jabatannya yang lalu di 2017 hingga 2021, Trump tampak sekali mendukung langkah-langkah Israel yang jelas-jelas telah merugikan Palestina,” ucapnya. Dia memberi contoh ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.
Menurut dia, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Trump ini justru hanya merugikan perjuangan rakyat Palestina yang ingin merdeka dan berdaulat.
“Dewan Perdamaian Gaza tidak akan bisa diharapkan untuk menciptakan perdamaian, bahkan mungkin yang akan terjadi sebaliknya,” kata Anwar.
Kementerian Luar Negeri sebelumnya mengumumkan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan itu diumumkan melalui akun media sosial X Kementerian Luar Negeri yang telah terverifikasi.
Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Sugiono dan para menteri luar negeri dari tujuh negara lainnya sepakat bergabung di Dewan Perdamaian Gaza. Negara lain yang sudah sepakat adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
”Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen penandatanganan sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, 22 Januari 2026.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Dewan Perdamaian atau Board of Peace bukan untuk menggantikan peran PBB. Menurut Sugiono, Dewan Perdamaian Gaza lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Indonesia, kata Sugiono, bergabung dalam badan internasional itu dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, Palestina.
“Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2026, dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.
Sumber: TEMPO
Komentar