MOTOR MBG

✍🏻Agustinus Edy Kristianto

Bahasa terang saja. Intinya, total nilai proyek pengadaan motor Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp2,4 triliun. Proyek ini terbagi dalam dua paket pengadaan sebanyak 25 ribu unit masing-masing pada 2025, sebagaimana tercatat di situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Merek motornya: Emmo JVX GT. Harganya Rp49,95 juta per unit. Kantor si Emmo ini berlokasi di Babakan Madang, Bogor.

Pemenang pengadaannya: PT Yasa Artha Trimanunggal. Pemilik manfaat (Beneficial Owner) menurut keterangan di laman Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah Yenna Yuniana. Domisili perusahaan di Tasikmalaya.

Si Yenna ini tercatat mempunyai saham lebih dari 25%, hak suara lebih dari 25%, menerima laba lebih dari 25%, serta berwenang mengangkat, mengganti, dan memberhentikan direksi dan komisaris di perusahaan itu.

Kalau saya telusuri, orang ini pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus proyek bansos beras 2020 untuk tersangka Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (kakak dari Hary Tanoesoedibjo). Agaknya berkaitan dengan masalah distribusi dan logistik, mengingat Rudi Tanoe juga pemilik DNR Corporation, induk usaha dari DNR Distribution.

Sementara pada 2024, Yasa Artha Trimanunggal mengakuisisi perusahaan penerbangan perintis SAM Air yang kemudian membeli 12 pesawat PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Katanya, langkah itu untuk memperkuat ketahanan pangan dengan melakukan distribusi bahan pokok ke wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Melihat rekam jejaknya seperti itu, tak perlu heran kalau perusahaan yang sama masuk ke proyek motor BGN itu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Apalagi gulanya Rp2,4 triliun.

Yang musti orang tahu, kemiskinan bangsa Indonesia memang pahit bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lainnya adalah peluang bisnis yang menggiurkan. Tak peduli siapa pun presidennya, bisnis yang mengatasnamakan kemiskinan masyarakat tetap ada dan berlipat ganda.

“Membantu rakyat miskin”, “ketahanan pangan”, “ekonomi kerakyatan”, “demi merah putih”, “kedaulatan bangsa”…. adalah omong kosong yang kerap diucapkan sebagai tameng.

Memberantas “bisnis kemiskinan” kayak begini amat sulit. Demand-nya terus ada sepanjang orang miskin masih banyak. Pemainnya berjamaah (melibatkan orang dalam pemerintahan juga) karena biasanya pengusaha pun harus “siram sana-sini” untuk mengamankan cuan. Masyarakat tak lagi kritis karena berpikir yang penting dapat bansos.

Lingkaran setan.

Tak usah berharap solusi dari tulisan saya ini. Kalau mau solusi, tanya saja Kepala BGN dan mereka-mereka yang bernapas saja masih dibiayai APBN.

Tugas pokok kita sebagai masyarakat adalah mencela, sinis, mencibir, dan mencerca pejabat publik dan pengusaha yang korup dan munafik dengan berbisnis di atas kemiskinan masyarakat.

Salam,
AEK