Mohon maaf bagi yang tersinggung

✍🏻Catatan Najih Ibn Abdil Hameed (Direktur Ponpes Darul Istiqomah Bojonegoro)

Mohon maaf bagi yang tersinggung.

• Apakah semua anak Indonesia itu stunting dan butuh perbaikan gizi? Jelas tidak. Data tahun 2024 menunjukkan hanya 4,4 juta anak atau 19,8% anak-anak Indonesia mengalami stunting. Jadi yang perlu MBG sebenarnya ya hanya 4,4 juta itu.

• Sebaliknya, dari data tahun 2023, 19,7% pada anak usia 5-12 tahun dan 16% pada anak usia 13-15 tahun mengalami prevalensi kegemukan atau obesitas. Dengan kata lain, mereka kelebihan nutrisi. Bukan kekurangan.

• Lalu mengapa semua anak sekolah harus menyantap MBG? Ada argumen yang mengatakan, seperti di Jepang, kita harus memberikan anak-anak kita makanan yang bernutrisi. Tapi dari banyak makanan MBG yang beredar kadar nutrisi makanan anak-anak itu sama sekali tidak dalam standar. Juga tidak ada dimensi pendidikan tentang kadar gizi ini. Bahkan ada anggota DPR yang dengan sintingnya mengatakan bahwa MBG tidak perlu ahli gizi (nutritionist).

• Jika demikian halnya, mengapa program ini menyasar 82,5 juta anak — yang sebagian besar tidak butuh nutrisi tambahan? Bukankah yang mereka butuhkan sebenarnya guru-guru berkelas yang dibekali metode pengajaran yang baik, buku-buku, film, laboratorium-laboratorium, serta tempat-tempat prakterk yang baik?

Saya masih belum menemukan jawaban mengapa program ini sangat terkomando, sentralistik, menyasar sedemikian besar anak-anak yang tidak memerlukannya, dan menutup pintu dari keragaman pangan lokal, memajukan kepentingan tentara dan polisi, serta orang-orang dengan modal kuat?

Dalam pikiran saya, hanya satu yang masuk akal: program yang demikian besar ini adalah sebuah program “bancakan politik,” dari elit, oleh elit, dan untuk keuntungan elit juga. Yayasan Yasika tidak akan bisa memiliki 41 SPPG (dan akan bertambah) jika Yasika bukan putri seorang politisi dari Gerindra.

Sejauh yang saya perhatikan, dengan wawancara di banyak tempat, banyak sekali (kemungkinannya malah sebagian besar) pengelola SPPG adalah para politisi, politisi partai, para ‘old money’ di daerah-daerah maupun di pusat, serta tentu saja polisi dan militer.

Republik ini adalah milik oligarki. Biar pun para politisi itu berteriak sampai serak bilang mereka pro rakyat. Kenyataannya sangat bertolak belakang.

Dan, kita rakyat selalu berada pada posisi buntung: kitalah yang membeayai proyek MBG ini lewat pajak yang dipungut secara bertubi-tubi itu. Hanya untuk menggemukkan pundi-pundi mereka yang sudah teramat gendut itu.

(fb)