Kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Kabupaten Batubara mendadak menjadi sorotan publik setelah iring-iringan mobilnya dihadang puluhan warga. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, dan terekam jelas dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah warga berdiri di tengah jalan, menghadang laju mobil Patwal yang berada di barisan depan rombongan gubernur.
Aksi spontan itu dipicu oleh keresahan warga mengenai rencana alih fungsi pasar desa mereka. Menurut informasi yang berkembang, pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi warga akan diubah menjadi Kantor Koperasi Merah Putih. Permasalahannya, proses perubahan fungsi tersebut disebut-sebut dilakukan tanpa musyawarah ataupun sosialisasi yang memadai kepada masyarakat setempat. Warga yang merasa tidak dilibatkan kemudian memilih turun langsung ke jalan sebagai bentuk protes, berharap aspirasi mereka dapat didengar langsung oleh orang nomor satu di Sumatera Utara itu.
Setelah laju mobil berhenti akibat blokade, beberapa warga sempat mendekat, mencoba berbicara dan menyampaikan keberatan mengenai pembangunan yang dinilai tidak transparan. Mereka berharap Bobby Nasution selaku gubernur memberikan jawaban atau setidaknya menampung keluhan tersebut. Namun, suasana tidak berlangsung panjang. Tanpa komentar atau dialog terbuka, rombongan gubernur kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan warga dalam kondisi kecewa dan bertanya-tanya.
Insiden ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai komunikasi antara pemerintah daerah dan warganya. Sebagian masyarakat menilai bahwa perencanaan pembangunan, sekecil apapun, seharusnya melibatkan warga sebagai pihak yang terdampak langsung. Di sisi lain, pemerintah mungkin memiliki pertimbangan program dan kepentingan pembangunan yang lebih besar. Namun tanpa dialog, kesalahpahaman dan penolakan seperti ini rentan terjadi.
Kasus penghadangan rombongan Bobby Nasution di Batubara dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan publik. Warga bukan sekadar objek, melainkan bagian dari sistem yang berhak mengetahui dan memberikan masukan. Apalagi pasar desa bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga ruang sosial, sumber rezeki, dan identitas ekonomi masyarakat lokal. Jika komunikasi tidak terbangun dengan baik, gejolak serupa bisa terulang di masa mendatang.
Komentar