Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, mengundurkan diri dari jabatannya gara-gara rapat kabinet terus-menerus gagal menyetujui sanksi terhadap ‘Israel’.
Veldkamp mengungkapkan usai debat kabinet pada Jumat (22/8/2025), pemerintah Belanda masih menemui jalan buntu dalam menentukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan tekanan terhadap ‘Israel’.
Veldkamp juga mengaku tak cukup mampu mengambil langkah-langkah tambahan yang berarti.
“Saya merasa dibatasi dalam menentukan arah yang saya anggap perlu sebagai menteri luar negeri,” kata Veldkamp, seperti dikutip AFP (22/8).
Di dalam negeri, Veldkamp mendapat tekanan dari gelombang protes yang menentang agresi brutal militer ‘Israel’ selama lebih dari 22 bulan atas Gaza. Para aktivis mengaku kecewa lantaran “tidak ada tindakan” dari Belanda. Di Den Haag, demonstrasi diikuti lebih dari 150 ribu orang.
Para pengunjuk rasa menuntut sanksi terhadap ‘Israel’ dan dibukanya akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.
Selain itu di hadapan parlemen Belanda, Veldkamp juga mengatakan menteri sayap kanan ‘Israel’ Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich berulang kali menghasut kekerasan pemukim ‘Israel’ terhadap warga Palestina, mendorong perluasan permukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.
Veldkamp mengaku telah mengusulkan langkah selanjutnya terhadap ‘Israel’, namun dia mengalami beberapa penolakan dalam pertemuan kabinet.
Belanda termasuk di antara 21 negara yang menandatangani deklarasi bersama, mengecam persetujuan ‘Israel’ atas proyek permukiman besar di Tepi Barat. Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa tindakan ‘Israel’ tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional. (hanoum/arrahmah.id)
Hamas Apresiasi Menlu Belanda
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) memuji langkah berani dan bermoral Menteri Luar Negeri Belanda, Kasper Veldkamp, yang mengundurkan diri bersama sejumlah menteri lainnya setelah mitra koalisi pemerintahannya menolak menerapkan sanksi baru terhadap “Israel” atas agresi brutalnya di Gaza serta proyek kolonisasi di Tepi Barat dan Al-Quds yang diduduki.
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (23/8/2025), Hamas menyebut keputusan itu sebagai sikap prinsipil yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan komitmen pada hukum internasional. “Mundur karena menolak kebijakan pro-penjajah adalah pesan kuat bahwa kejahatan perang terhadap rakyat Gaza tidak bisa dibiarkan,” tegas Hamas.
Hamas menilai bahwa sikap ini datang pada saat yang tepat, di tengah laporan PBB yang mengumumkan merebaknya wabah kelaparan di Gaza akibat pengepungan panjang dan blokade “Israel”. “Hal ini menuntut semua orang yang masih memiliki nurani untuk bergerak memboikot penjajah, menjatuhkan sanksi, dan menekan agar dihentikan genosida serta politik kelaparan terhadap rakyat kami,” lanjut pernyataan tersebut.
Lebih jauh, Hamas menyerukan seluruh pemerintah dunia untuk memikul tanggung jawab moral dan politik dengan menolak kebijakan rezim zionis. Hamas menegaskan pentingnya pengenaan sanksi internasional yang tegas, serta penghentian segera agresi militer dan pencabutan blokade yang menjerat jutaan warga Gaza.
“Kami menyeru komunitas internasional untuk tidak berdiam diri. Penjajah harus dihentikan, diisolasi, dan dihukum atas kejahatan perangnya,” tegas Hamas.
Komentar