Dalam hitungan hari setelah resmi menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan taringnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebanggaan pemerintahan kini justru disorot tajam. Dari total anggaran Rp71 triliun, baru sekitar Rp13 triliun yang terealisasi. Sisanya, Rp58 triliun, belum jelas ke mana perginya. Pertanyaan besar pun muncul: mengapa penyerapan anggaran sebesar itu begitu lambat?
Purbaya tampil percaya diri. Dengan jas biru dan dasi merah, ia menegaskan komitmennya pada transparansi fiskal. Ia bahkan melontarkan kritik keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Dadan Hindayana. Menurutnya, program sebesar MBG tidak boleh berhenti pada laporan indah di layar presentasi. Ia mendesak adanya konferensi pers rutin agar publik bisa memantau aliran dana, hingga benar-benar sampai ke piring anak-anak Indonesia.
Namun, masalah tidak berhenti pada persoalan anggaran. Investigasi mengungkap fakta mengejutkan: sejumlah dapur penyedia makanan justru dimiliki oleh para politisi. Di Kuningan, tercatat ada sekitar 20 dapur yang terhubung dengan anggota dewan, bahkan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, ikut tercatat memiliki fasilitas dapur tersebut. Meski para legislator itu mengklaim hanya sebagai investor, publik tetap menilai ada konflik kepentingan yang mencolok.
Ironisnya, kualitas makanan yang disajikan pun bermasalah. Beberapa kasus keracunan massal mencoreng reputasi program ini. Di Kupang, 186 siswa SMPN 8 dilarikan ke rumah sakit akibat mengonsumsi makanan basi. Di Bandung, sejumlah siswa SD dan SMP juga mengalami gejala serupa. Bahkan di beberapa daerah lain, ikan tongkol berulat ditemukan di menu makan siswa. Kejadian-kejadian ini membuat publik kian meragukan efektivitas program bergizi tersebut.
Dinas Kesehatan hingga Ombudsman turun tangan untuk melakukan evaluasi ketat. Setiap penyedia makanan diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene dan menjalani pemeriksaan berkala. Akademisi dari UGM pun memperingatkan bahwa produksi makanan dalam skala masif sangat rawan terkontaminasi bakteri jika tidak diawasi dengan benar.
Meski pihak BGN mengklaim program ini sudah menjangkau 22 juta penerima manfaat dan menggerakkan uang hingga Rp28 triliun di masyarakat, Menteri Purbaya tetap belum puas. Ia menegaskan, transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi soal integritas negara.
Program MBG kini menjadi potret kontras: di satu sisi membawa janji gizi bagi anak bangsa, namun di sisi lain menghadirkan drama tentang anggaran jumbo, konflik kepentingan, hingga kasus keracunan. Purbaya pun muncul sebagai sosok yang berani mengkritisi, menuntut jawaban, dan mendorong agar uang rakyat benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Sumber: facebook
