Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan pemerataan ekonomi Indonesia, kini menghadapi bayang-bayang suram. Laporan dari media internasional Meanwhile In Malaysia menberitakan bahwa ada kenyataan pahit: pembangunan mangkrak, anggaran dipotong, dan kekhawatiran bahwa megaproyek senilai ratusan triliun rupiah ini bisa berakhir menjadi ‘white elephant’—sebuah aset megah yang tidak fungsional dan justru membebani.
Penyebab keterlambatan ini multifaset. Tantangan anggaran menjadi pangkal masalah. Dalam RAPBN 2025, alokasi untuk IKN dipangkas drastis, mengindikasikan tekanan fiskal yang serius. Ini diperparah dengan kesulitan menarik investasi swasta secara masif seperti yang diharapkan. Investor, baik domestik maupun asing, tampaknya masih mengambil posisi ‘wait and see’, menunggu kepastian politik dan stabilitas regulasi sebelum mengucurkan dana triliunan.
Alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta—yang tenggelam, macet, dan overpopulasi—memang logis. Namun, eksekusi di lapangan justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah visi besar ini telah direncanakan dengan matang? Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintahan yang belum siap menunjukkan adanya kesenjangan antara visi dan realita.
Sorotan internasional ini seharusnya menjadi alarm. Indonesia tidak hanya berisiko kehilangan muka di panggung global, tetapi juga menghadapi potensi pemborosan anggaran negara yang sangat besar. Nusantara tidak boleh berhenti menjadi simbol ambisi, tetapi harus dibuktikan sebagai proyek yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki strategi pendanaan, dan membangun kepercayaan investor. Jika tidak, impian untuk memiliki ibu kota masa depan hanya akan menjadi monumen yang mangkrak di tengah hutan Kalimantan.
Komentar