Kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan program MBG di Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini hingga ke ranah internasional. Beberapa media asing, termasuk kantor berita lomdon, menyoroti bagaimana insiden ini tidak hanya menimbulkan korban kesehatan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan pangan di tanah air.
Peristiwa keracunan tersebut bermula dari laporan masyarakat di sejumlah daerah yang mengeluhkan gejala mual, pusing, hingga harus mendapatkan perawatan intensif usai mengonsumsi masakan MBG. Data terakhir menunjukkan puluhan orang terdampak, sebagian di antaranya anak-anak. Pemerintah daerah bersama otoritas kesehatan telah melakukan penelusuran, termasuk mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium.
Namun, alih-alih segera menemukan penyebab utama, lambannya penanganan justru menjadi bahan kritik. Beberapa media luar negeri menyoroti kurangnya transparansi dalam penanganan kasus ini serta minimnya langkah cepat untuk menarik produk dari pasaran. Sorotan internasional ini dinilai memalukan bagi Indonesia, mengingat negara dengan jumlah penduduk besar seharusnya memiliki standar keamanan pangan yang lebih ketat.
Pengamat kesehatan menilai, kasus MBG mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menjamin mutu produk konsumsi. “Jika isu ini sudah mendapat perhatian dunia, artinya citra Indonesia sebagai negara yang aman bagi industri makanan ikut dipertaruhkan,” ujar salah satu pakar keamanan pangan.
Di sisi lain, pihak pengelola MBG menyatakan siap bekerja sama dengan otoritas untuk menyelidiki penyebab kasus ini. Mereka juga mengklaim telah mengikuti standar produksi yang berlaku. Kendati begitu, desakan publik agar dilakukan penarikan produk sementara terus menguat.
Kini, tekanan datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Beberapa parapihak dikabarkan mulai menunda kontrak kerja sama hingga investigasi tuntas. Hal ini menambah catatan merah bahwa kasus keracunan makanan tidak lagi hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada reputasi pemerintah di mata dunia.
Kasus MBG menjadi pengingat keras bahwa sistem pengawasan pangan harus diperkuat, transparansi diperjelas, dan penanganan darurat ditingkatkan. Jika tidak, sorotan internasional bisa berubah menjadi krisis kepercayaan jangka panjang.
Komentar