LAIN DULU… LAIN SEKARANG
DULU (2019)
🔴Prabowo Permasalahkan Iklan Infrastruktur Jokowi di Bioskop
Tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto mengungkapkan semua dugaan kecurangan pada Pilpres 2019. Salah satunya terkait iklan program pemerintahan Jokowi yang gencar di bioskop-bioskop.
“Beberapa saat sebelum keluarnya arahan Presiden Jokowi melalui KSP Moeldoko tersebut , Kemenkominfo sudah menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi,” kata Bambang dalam permohonan gugatan hasil Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Menurut tim hukum Prabowo, iklan tersebut bisa saja dianggap pemerintah sebagai sosialisasi keberhasilan yang wajar dipublikasikan ke masyarakat.
“Namun dengan pemikiran yang objekif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan presiden petahana Jokowi,lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan capres paslon 01 Jokowi,” papar BW sapaan akrab Bambang Widjojanto.
SEKARANG (2025)
🔴Video Prabowo Tayang di Bioskop, Istana: Biar Masyarakat Tahu Capaian Pemerintah
Video Presiden Prabowo Subianto ditayangkan di bioskop sebelum film dimulai.
Video itu memuat capaian-capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo. Video itu memuat narasi hingga angka capaian program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pun buka suara. Menurutnya, tujuan penayangan video itu untuk memberi tahu masyarakat capaian kinerja pemerintah selama ini.
“Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah,” ucap Hasan kepada kumparan, Minggu (14/9/2025).
Hasan pun menyebut penayangan video itu sama saja dengan penayangan iklan komersil. Menurutnya, tidak ada salahnya penayangan video itu.
“Layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersil,” ucap Hasan.
“Kalau pesan komersil saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan Presiden tidak boleh?” tambahnya.
Hasan pun menegaskan bahwa penayangan video itu dilakukan sebelum film dimulai.
“Pesan-pesan pemerintah, sebagaimana pesan komersial, ditayangkan di waktu tunggu sebelum pemutaran film,” ucapnya.
Komentar