KUDETA IHSG

✍️ Agustinus Edy Kristianto

Sebenarnya, sama seperti politik dalam pengertian Lasswell, pasar modal juga adalah tentang siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Di belakang candlestick dan angka, terdapat beragam manusia dengan segala kompleksitas emosi. Hukum politik berlaku: pemegang kekuasaan utama dan terbesar adalah kalangan elite. Big fish! Maka IHSG anjlok yang disusul mundurnya pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan hanya peristiwa ekonomi, tapi juga politik.

Saya pikir tak ada hubungan mundurnya para pejabat itu dengan label pahlawan reformasi bursa. Saya tak mungkin memberikan label pahlawan kepada pejabat lembaga yang tidak cuma diam, tapi saya merasa justru BEI dan OJK “melindungi” para pemain besar yang saya duga berada di balik skandal transaksi pembelian saham GOTO oleh Telkomsel sebesar Rp6,4 triliun. Di mana diduga terdapat afiliasi dan konflik kepentingan posisi Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Boy Thohir, sebagai pemilik dan pengurus GOTO.

Sama seperti politik, modal pun butuh suksesi. Kekayaan butuh dipergilirkan. Saya kutip lagu Turn! Turn! Turn! karya Pete Seeger yang juga merupakan ayat Kitab Pengkhotbah: Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya.

Maka para pejabat yang mundur itu sebenarnya adalah bagian dari satu skenario besar pergantian pemain. Suatu hal yang wajar, sebab pemegang kekuasaan sebelum-sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Sesimpel itu!

IHSG bukan benda mati. Di baliknya ada penggerak indeks (index movers). Mereka adalah ikan besar (big fish) dengan kapitalisasi pasar jumbo dan bobot terhadap IHSG yang tinggi. IHSG anjlok karena ikan besar (dibikin?) anjlok!

Data yang saya olah per 31 Januari 2026, ikan besar dikuasai pemain dua sektor: perbankan dan mineral/energi. Ada empat kelompok elite: 1) Kelompok Negara (BBRI, BMRI, TLKM, BBNI); 2) Kelompok Barito (BREN dan TPIA); 3) Kelompok PKB—sebutan terbatas yang sering saya dengar yakni Partai Kakak Boy/Saratoga dan Thohir Connection—(AMMN dan MDKA); 4) Kelompok swasta lain: Grup Djarum (BBCA) dan Astra (ASII).

Tentu saja ada kekuatan lain yakni raksasa fund manager dunia seperti BlackRock, Vanguard, dkk. Tak ada urusan dengan kedaulatan ekonomi nasional, tuhan mereka adalah uang dan bursa Indonesia adalah salah satu taman bermain mereka untuk mendapatkan cuan. Bisa saja terjadi algoritma otomatis di sistem mereka. Begitu MSCI mengeluarkan laporan atau menurunkan bobot saham BREN karena isu free float atau UBO, algoritma BlackRock akan melakukan jual paksa (rebalancing) secara otomatis. Mereka tidak peduli harga sedang jatuh; mereka wajib jual untuk menyesuaikan portofolio dengan indeks terbaru.

Dua pemberat utama (Top Laggard) waktu IHSG anjlok adalah BREN yang kapitalisasi pasarnya hampir Rp1.000 triliun (menyumbang penurunan 180-200 poin) dan AMMN yang kapitalisasinya Rp680 triliun (60-70 poin). Asing keluar dari BREN Rp4,9 triliun, dari AMMN Rp1,4 triliun. Pendeknya, gabungan kelompok Barito dan PKB memegang bobot 23,3% terhadap IHSG. Jika penguasa ingin mematikan lampu, kedua kelompok inilah yang paling masuk akal untuk di-off-kan.

Dan, jujur saja, saat ini saya menikmati tontonan pertarungan gajah antara PKB (Erick dan Kakak) & Barito (oligarki lama) melawan Danantara (negara/otoritas baru dan—kemungkinan besar kawan-kawan barunya juga).

Laporan MSCI yang kerap dijadikan dasar kejatuhan IHSG sebenarnya juga menyasar Barito dan PKB karena di dalamnya terdapat “ancaman” penguasa untuk memberlakukan aturan Free Float 15% dan audit UBO (Ultimate Beneficial Owner) di balik akun-akun “bodong” (nominee) yang diduga sebenarnya dimiliki kelompok pengendali juga.

Perburuan terhadap akun-akun “bodong” ini bukan isapan jempol. Hal itu mencuat dalam persidangan kasus Chromebook pekan lalu ketika jaksa mencecar pejabat GOTO mengenai transaksi 109 miliar lembar saham (setara sekitar 9% kepemilikan) dari GOTO ke salah satu entitas di Cayman Islands. Saya duga, tak cuma mengejar akun “bodong” untuk urusan administratif bursa, penegak hukum juga bakal mengejar dugaan pencucian uangnya (money laundering)

Kelihatannya sedang ada operasi pembersihan jalur dan marka jalan di bursa karena gerbong negara mau masuk (Danantara dan dana publik seperti dana pensiun, BPJS yang dinaikkan porsinya dari 8% ke 20%). Para penghalang harus disingkirkan. Selayaknya pembeli, negara tentu maunya beli mobil Mercy di harga motor Honda Beat dan pengurus lapak dihuni orang-orangnya sendiri. Data menunjukkan, setelah IHSG jatuh, terjadi serok bawah dari domestik di Barito (BREN dan TPIA) sebesar Rp3,3 triliun dan PKB (MDKA dan AMMN) Rp3,5 triliun.

Pembersihan jalur dan marka jalan bukan cuma terjadi di bursa tapi juga di sektor lain: di sawit ada Agrinas, di tambang ada Perminas, dst. Cara mencoleknya pun bisa kita lihat: CEO Djarum sempat dicegah ke luar negeri karena suatu kasus hukum, izin tambang Martabe milik Agincourt/UNTR yang secara tidak langsung berkaitan dengan ASII dicabut.

Kalau mengacu buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” yang ditulis Prabowo Subianto, mungkin ini bagian dari perwujudan kapitalisme negara—dan kelihatannya masih akan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Ya, mau bagaimana lagi. Berharap saja supaya kapitalis-kapitalis baru yang saat ini mengurusi kapitalisme negara tidak terlalu kapitalis-kapitalis amat dan bisa lebih bermanfaat buat kesejahteraan masyarakat banyak yang miskin-miskin ini.

Jangan sampai para gajah yang bertarung, periuk nasi orang kecil yang malah bergelimpangan.

Salam,
AEK

_____________________________________

*Keterangan Kode Emiten:
BBCA: PT Bank Central Asia Tbk
BBRI: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BMRI: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
BBNI: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
TLKM: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
ASII: PT Astra International Tbk
BREN: PT Barito Renewables Energy Tbk
TPIA: PT Chandra Asri Pacific Tbk
AMMN: PT Amman Mineral Internasional Tbk
MDKA: PT Merdeka Copper Gold Tbk
GOTO: PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
UNTR: PT United Tractors Tbk