Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mencopot Kasatgas dan sejumlah pihak internal yang diduga menghalangi pemanggilan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut.
Muslim menilai ada indikasi kuat bahwa Kasatgas Penyidikan KPK sengaja tidak memanggil dan memeriksa Bobby, meski permintaan tersebut sudah diajukan oleh tim penyidik.
“Tindakan ini mencederai marwah KPK sebagai lembaga antikorupsi yang seharusnya tidak pandang bulu. Jika ada oknum yang melindungi Bobby, pimpinan KPK wajib mencopot mereka,” ujarnya, Rabu, 19 November 2025.
Menurut Muslim, sikap enggan memanggil Bobby dapat dikategorikan sebagai upaya menghambat proses pemberantasan korupsi. Karena itu, ia mendesak agar KPK segera memanggil dan memeriksa Bobby untuk memastikan sejauh mana keterlibatannya dalam perkara tersebut.
“Jika memang tidak terlibat, Bobby seharusnya kooperatif dan tidak menggunakan posisi atau kedekatan dengan Kasatgas untuk menghalangi penyelidikan,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa gelagat para Kasatgas memperkuat dugaan adanya keterlibatan Bobby dalam kasus suap proyek jalan yang tengah didalami penyidik.
“Terkait pengembangan kasus tersebut, pimpinan KPK harus segera memerintahkan penyidik menaikkan status Bobby sebagai tersangka dan melakukan penahanan jika bukti-buktinya telah kuat,” tegas Muslim.
Komentar