Komite Pemilihan Pusat Israel (CEC) telah memberikan suara pada hari Rabu, 23 September 2026, untuk melarang semua daftar partai mayoritas Arab utama—termasuk Ra’am (United Arab List) dan aliansi Joint List (Hadash, Ta’al, dan Balad)—serta beberapa politisi Arab untuk berkompetisi dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.
Namun, keputusan ini belum bersifat final dan seluruh keputusan diskualifikasi tersebut harus ditinjau serta mendapatkan persetujuan atau banding dari Mahkamah Agung Israel sebelum resmi diberlakukan.
Berikut adalah rincian prediksi, sikap, dan respons dari berbagai pihak berdasarkan laporan per 23–24 September 2026:
1. Dasar Petisi Diskualifikasi
- Pihak Pemohon: Petisi diajukan oleh partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, partai sayap kanan Otzma Yehudit (Jewish Power) pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, serta organisasi non-pemerintah Choose Life Forum.
- Alasan Tuduhan: Mereka menuduh partai-partai Arab tersebut menolak definisi Israel sebagai negara “Yahudi dan demokratis”, menganjurkan konsep “negara untuk semua warganya”, dan mendukung perjuangan bersenjata melawan Israel. Semua tuduhan kekerasan ini dibantah keras oleh partai terkait.
- Kandidat Individu yang Dilarang: Komite juga secara khusus mendiskualifikasi ketua partai Balad, Sami Abu Shehadeh, dan anggota parlemen keturunan Yahudi dari partai Hadash, Ofer Cassif.
2. Tanggapan Pihak yang Terlibat & Penegak Hukum
- Jaksa Agung Israel: Perwakilan dari Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menyatakan penolakan atas diskualifikasi partai Ra’am. Menurut kantornya, bukti yang diajukan sangat tipis dan kutipan dalam petisi justru menunjukkan pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, mengakui karakter Yahudi di Israel.
- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: Menurut pernyataan resmi melalui akun media sosialnya, Netanyahu menyambut baik keputusan komite dan menegaskan bahwa “mereka yang mendukung teror tidak akan berada di Knesset”.
- Partai Arab & Kuasa Hukum: Aliansi Joint List dan kelompok hukum Adalah mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan “rasis, populis, dan anti-demokrasi” yang bertujuan memberangus representasi politik dari 20% populasi warga Arab di Israel.
3. Prediksi dan Mekanisme Hukum ke Depan
- Peran Komite Pemilihan: Menurut laporan media, keputusan komite ini sudah diprediksi sebelumnya karena komposisi anggotanya bersifat politis, di mana mayoritas anggita komite diisi oleh perwakilan dari partai-partai koalisi parlemen yang sedang menjabat.
- Tinjauan Mahkamah Agung: Berdasarkan analisis hukum historis yang dirilis oleh media seperti The Times of Israel dan Al-Monitor, Mahkamah Agung Israel diperkirakan akan membatalkan keputusan diskualifikasi ini pada sidang peninjauan minggu depan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung memiliki standar ambang batas pembuktian hukum yang sangat tinggi untuk mendiskualifikasi perwakilan politik dan secara historis hampir selalu membatalkan keputusan serupa dari komite pemilihan di pemilu-pemilu sebelumnya.
Warga Arab di negara Israel
Jumlah populasi warga Arab di negara Israel mencapai sekitar 2,1 juta jiwa atau 21% dari total populasi negara tersebut, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Israel.
Jumlah total populasi Israel diperkirakan mencapai sekitar 10,1 hingga 10,2 juta jiwa pada data tahun 2025–2026.
Rincian Demografi
- Penduduk Yahudi: Mencakup sekitar 73% hingga 74% dari total populasi.
- Warga Arab/Palestina di Israel: Mencakup sekitar 21% dari total populasi.
- Kelompok Lainnya: Termasuk minoritas Kristen, Druze, dan warga asing lainnya.
Partai Arab
Pada Pemilihan legislatif Israel 2022, partai-partai mayoritas Arab di Israel meraih total 10 kursi di parlemen Knesset.
Rincian Perolehan Kursi
Kursi tersebut terbagi menjadi dua faksi atau aliansi utama yang berhasil melewati ambang batas pemilihan:
- Ra’am (United Arab List): Meraih 5 kursi.
- Hadash–Ta’al: Meraih 5 kursi.
Sementara itu, satu partai Arab lainnya yaitu Balad gagal melewati ambang batas 3,25% dan tidak mendapatkan kursi.
