“KOK IJAZAH MELULU? NGGAK ADA KERJAAN? PANSOS? CARI-CARI KESALAHAN!”
Oleh: Dr. Bonatua Silalahi
Bagi yang berkomentar demikian, termasuk yang menganggap saya mencari kesalahan atau memiliki agenda politik, berikut penjelasan saya.
Saya Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E., Peneliti Perseorangan Independen, dengan latar S-2 dan S-3 Kebijakan Publik di Universitas Trisakti. Meneliti implementasi kebijakan merupakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu saya.
Saya mempelajari Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik (MonEv): 3 SKS MonEv serta 12 SKS mata kuliah kebijakan publik lainnya pada S-2, dan 12 SKS mata kuliah kebijakan publik pada S-3.
Dalam penelitian ini, saya memeriksa pelaksanaan kebijakan pendidikan, pemilihan umum, dan kearsipan. Dokumen apa yang menjadi dasar pencalonan? Bagaimana verifikasinya? Di mana arsipnya? Ketika ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, temuan tersebut perlu dievaluasi.
Mengapa baru sekarang?
Perjalanan penelitian saya sudah dimulai sejak 2022, berawal dari tugas dosen saat program doktor. Kajian awal menyangkut persoalan pemalsuan ijazah. Penelusuran dokumen individual Joko Widodo saya lanjutkan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Presiden, kemudian berkembang ke penelitian dokumen pendidikan Gibran dengan objek dan pembuktian tersendiri.
Jadi, awal penelitian, pengumpulan dokumen, dan waktu hasilnya menjadi perhatian publik memang berbeda.
Rekam jejak akademik saya dapat ditelusuri:
Scopus Author ID: 58787855000
ORCID: 0009-0007-6284-4830
Silakan periksa karya, sumber, metode, dan kesimpulan saya. Jika keliru, tunjukkan bagian yang salah beserta buktinya. Saya terbuka untuk koreksi. Sebutan “nggak ada kerjaan” atau “pansos” belum menjawab satu pun pertanyaan penelitian tersebut.
Sebagaimana saya jelaskan dalam diskusi Metro TV, monitoring dan evaluasi memerlukan pemeriksaan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Bagaimana kita memperbaiki tata kelola jika pemeriksaannya justru dianggap mencari-cari kesalahan?
Diskusi selengkapnya: https://youtu.be/ydTj1037hpA
Salam Kebijakan Publik! Di mana kepentingan Publik dipertaruhkan, di situ Ahli Kebijakan Publik harus hadir. ✊🇮🇩








Who controls what in Yemen – government and Houthi territorial map
https://islami.top/wa
Knp ijazah mulu ? Krn DPR diam bae maka membongkar kepalsuan ijazah adalah salah satu cara menghadang ambisi OLIGARKI menguasai konoha.