Sosok Yasika Aulia Ramadhani, pemudi 20 tahun asal Sulawesi Selatan, tengah menjadi sorotan publik. Putri sulung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, itu diketahui mengelola 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Sulsel.
Informasi tersebut terungkap dari laporan detikHealth yang menyebut Yasika menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group, yayasan yang menjadi pengelola puluhan dapur MBG itu. Fakta ini memunculkan tanda tanya publik mengenai potensi monopoli pengelolaan layanan MBG di wilayah Sulsel. Sejumlah pihak pun meminta pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan agar distribusi MBG berjalan adil, akuntabel, dan tidak dikuasai kelompok tertentu.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan melalui portal resmi. Dengan mekanisme berbasis sistem, ia menyebut BGN tidak memiliki kapasitas untuk mengenali satu per satu pihak yang mengajukan, termasuk latar belakang mereka.
“BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen,” ujar Dadan saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).
Dadan menjelaskan bahwa BGN sudah menetapkan batas kepemilikan jumlah SPPG bagi setiap yayasan. Aturan itu hanya dikecualikan bila SPPG melekat pada institusi seperti sekolah atau lembaga pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang bersedia terlibat dalam penyediaan dapur MBG.
Menurutnya, pendirian SPPG adalah bentuk investasi dan kontribusi nyata dari masyarakat untuk mempercepat pemerataan akses gizi bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, BGN tetap mendorong partisipasi publik dalam pembangunan fasilitas tersebut.
“BGN mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bersedia berinvestasi. Itu investasi, bukan uang negara, dan mereka menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat,” tegasnya.
Polemik mengenai kepemilikan dapur MBG ini diperkirakan masih akan menjadi pembahasan publik, terutama terkait aspek keadilan, pengawasan, dan pemerataan distribusi layanan gizi bagi masyarakat.
Komentar