“Kapolri diganti, Genk Solo game over”

“Kapolri diganti, Genk Solo game over” demikian sentilan netizen X menanggapi berita penggantian Kapolri yang lagi ramai hari ini, yang terkesan mendadak dan bersamaan dengan proses gugatan ijazah SMA Gibran di MK yang diajukan Denny Indrayana yang masih bergulir dan bisa berujung pada pemakzulan Gibran sebagai Wapres.

Seperti diberitakan, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), resmi diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pengajuan ini tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 yang dikirimkan kepada pimpinan DPR RI. Berdasarkan laporan Kompas, penunjukan ini menempatkan perwira tinggi berlatar belakang reserse tersebut untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Komjen Suyudi hari ini Kamis (1/10/2026) sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR untuk menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah menduduki jabatan Kapolri sejak 2021.

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui penunjukan tersebut untuk disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Tahap Selanjutnya: Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR dalam rapat paripurna, proses berikutnya adalah penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta jadwal resmi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Konteks “Geng Solo”: Label “Geng Solo” sering digunakan oleh media dan pengamat untuk merujuk pada sejumlah perwira tinggi TNI-Polri yang pernah bertugas di Surakarta saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolres Solo (Kapolresta Surakarta) pada tahun 2011, ketika Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. “Geg Solo” juga kerap diartikan pejabat-pejabat yang diduga “melindungi” Jokowi family.

Sebelumnya desakan pergantian Kapolri dari beberapa pihak mencuat dengan alasan penyegaran organisasi karena masa jabatan Listyo Sigit yang sudah cukup lama (sejak Januari 2021) serta bagian dari konsolidasi politik pemerintahan baru.