Ilhan Omar Wanita Musuh No.1 Donald Trump

Mantan Presiden AS Barack Obama di X:

Ini adalah prinsip dasar demokrasi Amerika bahwa pemerintah tidak boleh secara selektif menargetkan individu hanya karena keyakinan politik mereka atau apa yang mereka katakan. Tetapi itulah yang sedang dilakukan oleh Pemerintahan Trump terhadap Anggota Kongres Ilhan Omar dari Minnesota.

Untuk memahami mengapa ini begitu memilukan, penting untuk mengetahui fakta-faktanya. Ilhan Omar (yang berasal dari Somalia -red) datang ke negara ini bersama ayahnya ketika ia berusia 12 tahun. Lima tahun kemudian, ayahnya menjadi warga negara naturalisasi. Jika Ilhan berusia 18 tahun saat itu, ia harus mengajukan permohonan kewarganegaraan secara terpisah. Tetapi karena ia berusia 17 tahun, ia secara otomatis menjadi warga negara naturalisasi.

Ilhan Omar kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi, bekerja sebagai penggerak komunitas, menjadi legislator (anggota DPR AS) keturunan Somalia-Amerika pertama yang terpilih untuk menduduki jabatan publik di AS, serta berhasil memenangkan kursi di Kongres. Di sana, ia menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap Pemerintahan Trump. Hal ini membuat sang presiden berulang kali menjadikannya sasaran, dengan menyatakan bahwa Ilhan Omar dianggap tidak pantas berada di negara ini.

Kini, pemerintah Trump secara aktif berupaya mendeportasi anggota Kongres Omar, yang tampaknya hanya didasarkan pada teori tak berdasar bahwa ia sebenarnya sudah berusia 18 tahun saat ayahnya menjalani naturalisasi—sehingga dianggap bukan warga negara. Agen federal telah menggeledah rumahnya, menyita dokumen pribadi, serta mengambil ponselnya—semuanya dilakukan demi mencari bukti kuat (yang sebenarnya tidak ada) dari 20 tahun silam untuk mendukung klaim mereka.

Coba renungkan hal ini. Seluruh kekuatan pemerintah federal dikerahkan untuk menekan seorang pejabat terpilih yang taat hukum, hanya karena ia berani mengkritik presiden. Ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini berlangsung. Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Kehakiman telah berulang kali menyasar pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya—mulai dari Jaksa Agung New York, mantan kepala FBI, hingga anggota Federal Reserve.

Dalam kasus-kasus tersebut, upaya penuntutan akhirnya terhenti atau dibatalkan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat; kemungkinan besar, hal yang sama juga akan terjadi dalam kasus ini. Namun, hal itu terjadi setelah kehidupan Anggota Kongres Omar porak-poranda, tagihan hukumnya menumpuk, dan ia terpaksa menghabiskan waktu untuk melawan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, alih-alih melayani masyarakat Minnesota.

Fakta bahwa seorang presiden—atau pemerintahan mana pun—bersedia melakukan upaya yang begitu terang-terangan untuk mengintimidasi seseorang seharusnya membuat seluruh rakyat Amerika marah, terlepas dari pandangan mereka terhadap pandangan politik Anggota Kongres Omar. Sebab, jika hal ini menjadi kenormalan baru, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa tindakan tersebut akan berhenti pada dirinya saja—atau bahwa presiden-presiden di masa depan, dari partai mana pun, tidak akan melakukan hal yang sama.