Kasus dugaan keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Di SMA Negeri 2 Kudus, sedikitnya 118 siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG pada Rabu (28/1/2026). Dari jumlah tersebut, 46 orang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Peristiwa ini menambah panjang daftar insiden serupa yang terjadi sepanjang Januari 2026. Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sebanyak 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG dalam periode 1–13 Januari. Sementara perhitungan berbagai laporan menyebutkan, total korban selama Januari mencapai hampir 2.000 pelajar di berbagai daerah.
Dapur MBG Dihentikan Sementara
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari Kudus, Nasihul Umam, menyampaikan permohonan maaf kepada siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Ia menyatakan siap bertanggung jawab penuh, termasuk menanggung biaya pengobatan korban, sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah turun langsung ke dapur SPPG yang menyuplai MBG ke sekolah tersebut. Sampel makanan dan bahan baku telah diambil untuk diuji, sementara operasional dapur dihentikan sementara sebagai langkah pencegahan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, mengatakan penghentian sementara dilakukan menyusul dugaan keracunan massal. Langkah ini juga bertujuan memberi ruang evaluasi terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan.
Kesaksian Guru dan Siswa
Salah satu guru SMAN 2 Kudus, yang meminta namanya disamarkan, menceritakan bahwa keluhan mulai muncul beberapa jam setelah makanan dibagikan. Menu MBG hari itu berupa nasi, ayam suwir kuah soto, tauge, tempe goreng, dan buah.
“Paginya banyak siswa mengeluh sakit perut dan bolak-balik ke kamar mandi. Ada yang sampai pucat dan pingsan,” ujarnya.
Sebagian siswa langsung ditangani di Unit Kesehatan Sekolah (UKS), sementara lainnya dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit karena jumlah korban yang terus bertambah.
Salah satu siswa, Tika, yang masih dirawat di rumah sakit, mengaku mengalami diare, mual, dan pusing. Ia mengaku trauma dan enggan kembali mengonsumsi MBG dalam waktu dekat.
Kasus Serupa Terjadi di Banyak Daerah
Insiden di Kudus bukanlah satu-satunya. Dalam sebulan terakhir, kasus dugaan keracunan MBG juga dilaporkan di Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di Manggarai Barat, NTT, setidaknya 132 pelajar mengalami gejala serupa pada akhir Januari.
Secara kumulatif, JPPI mencatat sejak program MBG berjalan pada 2025 hingga awal 2026, total korban dugaan keracunan telah mencapai lebih dari 21 ribu orang.
Target Nol Insiden Dipertanyakan
Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya menargetkan zero defect atau nol insiden keracunan pada 2026. Target tersebut diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG pada Oktober 2025.
Dalam juknis tersebut, alur produksi makanan diatur sangat detail, mulai dari waktu pengolahan dini hari, uji makanan (test food), pendinginan, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aturan tertulis belum sepenuhnya menjamin keamanan.
BGN sendiri telah menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara terhadap sedikitnya 10 dapur SPPG sepanjang Januari 2026 akibat kasus keracunan.
Pengawasan Dinilai Lemah
Ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan lemahnya pengawasan dan evaluasi. Menurutnya, BGN seharusnya memiliki sistem pengawas berjenjang hingga ke daerah, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola dapur.
“Kalau masih terjadi keracunan, berarti ada yang bermasalah dalam rantai keamanan pangan. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar mengawasi?” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa kurang dari 30% dapur MBG telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), padahal sertifikat tersebut menjadi syarat wajib sejak Oktober 2025.
“Ini seperti banyak pengemudi belum punya SIM tapi sudah mengemudi. Risikonya jelas,” kata Tan.
Desakan Moratorium Perluasan Dapur
Tan Shot Yen mendesak agar pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur MBG hingga seluruh standar benar-benar terpenuhi. Menurutnya, lebih baik program berjalan lebih lambat namun aman, daripada cepat namun terus menimbulkan korban.
Ia juga menilai distribusi dapur MBG belum tepat sasaran karena banyak berlokasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal justru masih kekurangan layanan.
“Kalau tidak dibenahi, kasus seperti ini akan terus berulang dan kepercayaan publik terhadap MBG bisa runtuh,” pungkasnya.
Komentar