Masih soal Two State Solution. Bagaimana sikap Hamas?
Dalam arsip berita TEMPO (2017) sikap Hamas jelas:
👉Hamas Akui Palestina Sesuai Perbatasan 1967 Tapi Tak Akui Israel
Kejutan baru datang dari Hamas di Doha, Qatar. Pemimpin Hamas di pengasingan Khaled Meshaal secara resmi mengakui wilayah Palestina sesuai perbatasan tahun 1967 seraya menegaskan tetap tidak mengakui Israel sebagai negara.
Hamas juga menegaskan konflik di Palestina bukan konflik agama.
“Kami tidak akan melepaskan seincipun tanah air rakyat Palestina, tak peduli dengan berbagai tekanan saat ini dan tak peduli berapa lama pendudukan itu,” kata Meshaal kepada wartawan saat menunjukkan dokumen terbaru Hamas mengenai sikap politiknya setelah dua tahun membahasnya, seperti dikutip dari Al Jazeera, 2 Mei 2017.
Perbatasan 1967 merujuk pada wilayah yang ada sebelum perang Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Dokumen terbaru Hamas menegaskan pengakuan terhadap perbatasan 1967 termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan para pengungsi diminta kembali ke rumah mereka.
“Hamas menolak ide apapun kecuali membebaskan tanah air seluruhnya dan lengkap, tanpa harus mengakui Zionis atau menyerah pada hak-hak kami warga Palestina,” kata Meshaal.
Sebagai solusi terhadap konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, Hamas juga menerima penyelesaian solusi dua negara seperti yang dihasilkan dari perjanjian Oslo.
Hamas melalui dokumen terbarunya juga menjernihkan bahwa Hamas bertempur dengan proyek Zionis, bukan dengan agama Judaisme, yakni agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi.
Hamas menegaskan, perlawanan mereka pada warga Israel yang Zionis yang menduduki tanah air Palestina.
Ini artikel masih baru dari BBC (24/9/2025):
Apa itu solusi dua negara?
“Solusi dua negara” adalah formula perdamaian yang didukung internasional antara Israel dan Palestina.
Solusi ini mengusulkan negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara ini akan berdiri berdampingan dengan Israel.
Israel menolak solusi dua negara. Israel menyatakan bahwa penyelesaian akhir harus merupakan hasil negosiasi dengan Palestina, dan status kenegaraan tidak boleh menjadi prasyarat.
Otoritas Palestina mendukung solusi dua negara, tetapi Hamas tidak mendukungnya karena menentang keberadaan Israel.
Hamas menyatakan bahwa mereka dapat menerima negara Palestina sementara berdasarkan perbatasan de facto tahun 1967, tanpa mengakui Israel secara resmi, jika para pengungsi diberi hak untuk kembali.
Upaya sebelumnya untuk menyelesaikan konflik ini berujung pada penandatanganan kesepakatan yang disebut Perjanjian Damai Oslo oleh para pemimpin Israel dan Palestina pada tahun 1993. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja bagi perundingan damai. Namun, perundingan tersebut akhirnya gagal karena masing-masing pihak saling menyalahkan.
