GENGSI TINGGI DARURAT BENCANA
Seandainya pemerintah serius menanggapi peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak banjir di tiga provinsi di Sumatera—termasuk jumlah korban—mungkin tidak sebesar ini.
BMKG sudah memprediksi perihal potensi bahala jauh-jauh hari. Alih-alih meresponsnya, pemerintah menganggap sepele peringatan itu.
Dampaknya: pemerintah kelabakan merespons banjir Sumatera. Sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor seperti kota mati. Pengungsi mencari makanan seadanya untuk bertahan hidup. Uluran tangan justru datang atas inisiatif warga.
Sementara itu, pemerintah gengsi menetapkan status darurat bencana, meski jumlah korban terus bertambah.
Penelusuran kami menemukan, Presiden Prabowo Subianto enggan menetapkan status bencana nasional karena pertimbangan anggaran dan kemungkinan masuknya bantuan asing.
Dengan status Bencana Nasional, pemerintah pusat harus menanggung biaya penanganan bencana selama masa tanggap darurat—termasuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Masalahnya, anggaran sudah tersedot untuk mendanai program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) yang sehari menelan Rp 1 triliun.
Baca selengkapnya di tempo.co/mingguan
Komentar