Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan siap turun tangan membantu negara-negara Asia Tenggara yang porak-poranda akibat bencana beberapa pekan terakhir, termasuk Indonesia. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bahkan menyampaikan duka mendalam atas banjir dan tanah longsor yang menghantam Indonesia, Sri Lanka, Thailand, dan Malaysia.
Namun ketika dunia menunjukkan solidaritasnya, pemerintah Indonesia memilih bersikap seolah semua masih terkendali. Tawaran bantuan internasional, termasuk dari PBB, belum diberi jalan masuk untuk membantu pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Padahal laporan di lapangan menunjukkan banyak warga mulai kehabisan makanan. Beberapa titik pengungsian kekurangan logistik. Ada yang mengganjal perut hanya dengan mie instan dan air panas, sementara bantuan tidak merata dan akses masih terputus.
Di tengah kondisi seperti itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah masih mampu menangani situasi tanpa dukungan luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu 3 Desember 2025. Ia mengakui banyak negara telah menyampaikan simpati dan menawarkan bantuan. Namun pemerintah memilih mengambil posisi bahwa semua masih dapat ditangani sendiri.
Menurut Prasetyo, stok pangan maupun BBM dianggap masih mencukupi. Ia menilai belum ada alasan untuk membuka pintu bantuan dari luar negeri. Pernyataan ini kontras dengan kondisi nyata para pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat tanpa pasokan cukup.
Sikap pemerintah yang tetap menolak bantuan PBB memunculkan pertanyaan baru. Apakah keputusan ini murni soal kedaulatan atau justru soal gengsi di tengah sorotan dunia. Sementara itu, ribuan warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar terus menunggu uluran tangan siapa pun yang bersedia menyelamatkan mereka dari kelaparan dan ketidakpastian.
Komentar