FAKTA

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ekonomi jadi sulit. Harga pangan naik, daya beli melemah, dan pekerjaan layak terbatas.

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026, perekonomian Indonesia memang menghadapi dilema anomali antara pertumbuhan angka makro dan tekanan riil yang dirasakan masyarakat. Meskipun data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid di kisaran 5,11% pada 2025 dan mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026, dampak kesejahteraannya belum merata secara menyeluruh ke lapisan masyarakat bawah.

Berbagai analisis ekonomi dan laporan publik mengidentifikasi beberapa faktor utama yang melatarbelakangi situasi ini:

• Lonjakan Harga Pangan & Efek Samping MBG: Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan (seperti beras dll). Para ekonom menilai pelambungan ini sebagian berkaitan dengan peningkatan permintaan bahan baku secara masif akibat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai bersaing dengan pasokan pasar komersial.
• Pelemahan Daya Beli & Tekanan Rupiah: Nilai tukar rupiah sempat tertekan mendekati angka Rp18.000 per dolar AS akibat gejolak geopolitik dan kebijakan suku bunga global. Hal ini menaikkan biaya impor produksi dan menggerus daya beli masyarakat pekerja, khususnya kelas menengah.
• Keterbatasan Pekerjaan Layak: Meskipun secara persentase tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun ke angka 4,65%, secara absolut jumlah pencari kerja terus meningkat karena lonjakan angkatan kerja baru. Sektor investasi yang masuk—meski mencatatkan realisasi Rp1.010,6 triliun pada semester I-2026—belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja formal berupah tinggi atau padat karya yang merata bagi seluruh masyarakat.