Isu pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai mulai melunak terkait kemungkinan penggunaan APBN untuk membayar kewajiban proyek tersebut.
Saat ditemui di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026), Purbaya mengaku belum dapat memastikan apakah APBN akan digunakan penuh untuk menutup utang Whoosh. Ia menyebut skema yang berkembang masih dalam pembahasan dan belum final.
“Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan,” ujarnya.
Ia juga mengaku belum mendapatkan informasi resmi ataupun undangan untuk ikut serta dalam proses negosiasi penyelesaian utang yang rencananya dilakukan di China.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi justru menyatakan tegas bahwa utang kereta cepat akan ditanggung APBN. Proses negosiasi sendiri disebut masih berjalan dan Indonesia diwakili oleh BPI Danantara.
Pernyataan tersebut seolah menguatkan sinyal politik bahwa pemerintah memang condong mengambil alih beban tersebut. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah menegaskan pemerintah harus membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Menurutnya, nilai tersebut sebanding dengan manfaat proyek, mulai dari pengurangan kemacetan dan polusi hingga transfer teknologi dari China.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, bahkan menyebut persoalan tersebut sudah “beres” karena telah dijamin langsung oleh Presiden.
Menariknya, beberapa waktu lalu Purbaya sempat menyatakan keberatannya jika APBN harus menanggung utang proyek kereta cepat. Ia menilai tanggung jawab mestinya berada pada entitas bisnis yang menjalankan proyek, bukan dibebankan langsung pada fiskal negara.
Kini, pernyataannya terdengar lebih hati-hati dan terbuka terhadap kemungkinan tersebut. Meski belum menyatakan setuju, nada penolakannya tidak lagi sekeras sebelumnya.
Perubahan sikap ini memunculkan pertanyaan publik: apakah ini murni dinamika teknis pembahasan, atau ada tekanan politik yang membuat posisi Menteri Keuangan menjadi lebih kompromistis?
Di satu sisi, menjaga kredibilitas fiskal adalah tugas utama bendahara negara. APBN bukan sekadar alat tambal proyek, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Jika setiap proyek strategis yang bermasalah akhirnya diselamatkan APBN, maka moral hazard bisa menjadi preseden berbahaya.
Namun di sisi lain, pemerintah tentu tak ingin proyek strategis nasional yang sudah berjalan justru terganggu akibat persoalan pembiayaan.
Publik kini menunggu: apakah Purbaya akan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian fiskal, atau akhirnya “manut” pada keputusan politik yang lebih besar? Yang jelas, transparansi dan akuntabilitas dalam skema pembiayaan menjadi kunci agar beban hari ini tidak menjadi masalah generasi mendatang.
