Pemerintah tolak bantuan asing, pemulihan wilayah terdampak banjir-longsor di Sumatra diprediksi butuh 30 tahun

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan internasional dalam menangani bencana di Sumatra dikritik. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi usai banjir dan longsor diyakini akan berjalan lamban.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menggambarkan keputusan menolak bantuan asing itu seperti “mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan” atas realita yang sebenarnya. Perbaikan kehidupan warga usai bencana, kata dia, membutuhkan banyak sumber daya.

Pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatra diperkirakan bisa memakan waktu hingga 20-30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah, menurut mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman.

Lebih dari itu, Kamaruzzaman menyebut bencana ini berpotensi membuat kemiskinan di Aceh semakin dalam ketimbang wilayah lain di Indonesia.

Seorang warga yang desanya hilang tersapu banjir di Aceh Tamiang, Fitriana, menuturkan dia dan keluarganya tak sanggup lagi tinggal di sana.

“Stresnya luar biasa, depresi kali rasanya. Karena inilah banjir terberat yang kami alami,” ujarnya.

“Kami mohon bantuan, sebagai rakyat yang kehilangan rumah, apa solusinya untuk kami?” tanyanya dengan tangan dan kaki penuh lumpur serta raut wajah masygul.

Mengapa Indonesia menolak bantuan Internasional?

Meskipun sudah banyak tawaran, Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa pemerintahannya sanggup menangani bencana banjir Sumatra tanpa bantuan pihak luar.

“Bencana ini sekali lagi, musibah. Tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan [kekuatan] kita sendiri,” ucap Prabowo di Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (05/12/2025).

Prabowo berkata, upaya keras pemerintah mengatasi situasi pasca-bencana air bah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terhambat ruas jalan darat yang putus akibat tertimbun material longsor dan sebagian lagi hancur diterjang banjir yang turut menghanyutkan gelondongan kayu berukuran besar.

“Sekarang dengan bencana di Sumatra saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikkan ke pesawat, sebagian lewat kapal,” kata Prabowo.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keyakinannya terhadap kekuatan pemerintah dalam menanggulangi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berkata, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum membuka bantuan internasional untuk bencana di tiga provinsi tersebut.

“Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Sugiono di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (05/12).

Pemerintah, klaim Sugiono, baru akan meminta bantuan kepada negara asing jika pemerintah “merasa perlu”.

“[Masih ditutup] sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Sumatra.

Besaran anggarannya dalam APBN sekitar Rp500 miliar yang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencana.

Jika nominal itu kurang, kata dia, Presiden Prabowo bakal mengalokasikan anggaran tambahan.

Betulkah pemerintah bisa mengatasi persoalan di lapangan?

Kenyataannya tidak demikian.

Setidaknya tujuh bupati di Aceh telah menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menimpa wilayah itu pada pekan lalu.

Ketujuh bupati tersebut antara lain, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, dan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Kemudian, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.

Pernyataan “menyerah” itu disampaikan lewat surat resmi.

Soal ketidaksanggupan para bupati Aceh tersebut dibenarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia mengklaim para kepala daerah yang angkat tangan itu “bukan menyerah total”.

“Mereka tetap bekerja semampu mereka. Tapi ada yang mereka tidak mampu,” kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (03/12).

Apa dampaknya jika hanya mengandalkan pemerintah?

Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman khawatir jika hanya mengandalkan kemampuan yang ada dan terbatas, maka pemulihan di tiga provinsi di Sumatra bakal memakan waktu lebih lama.

“Saya khawatirkan membutuhkan waktu paling tidak 20-30 tahun,” ucapnya.

Ia mendasarkan perkiraannya itu pada luasnya daya rusak akibat banjir dan longsor di 51 kabupaten.

Kebun, sawah, tambak milik warga yang tertimbun lumpur setebal dua meter, mustahil bisa dipulihkan seperti semula.

Warga, mau tidak mau, harus mencetak sawah baru.

Belum lagi seluruh harta benda warga terdampak yang ludes tersapu banjir. Baik materiil maupun immateriil.

Khusus untuk Aceh, katanya, bencana ini akan membuat kemiskinan di Provinsi Aceh lebih tertinggal lagi dari wilayah-wilayah lain.

“Sekarang ini Aceh baru membangun ketertinggalan dari wilayah lain karena kemiskinan paling tertinggal di Sumatra. Nah dengan bencana ini, drop lagi dia [Aceh].”

“Karena ini [bencana] lebih dahsyat, secara ekonomi juga [menghancurkan] lebih besar. Karena alat-alat produksi masyarakat menjadi tidak bisa digunakan lagi,” sambungnya.

Sementara itu, Avianto Amri menyarankan pemerintah membentuk badan sekelas BRR untuk memulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumatra untuk mempercepat pemulihan.

Sejauh pengamatannya, rekonstruksi dan rehabilitasi ala pemerintah sangat lamban dan tidak melibatkan masyarakat.

“Semuanya sangat top-down. Pemerintah langsung menentukan ini paketnya A, B, dan C. Pilih. Kalau mau pilih silahkan, kalau tidak, ya sudah. Hal-hal seperti itu justru kontraproduktif dan tidak membangun ketangguhan,” ungkapnya.

“Apalagi kalau dilepas ke pemda, sementara sekarang banyak pemda gelagapan menangani bencana.”

“Jadi kalau masih menggunakan pola-pola yang sama, kami khawatir masyarakat justru semakin rentan,” pungkasnya.

(Sumber: BBC)