DIAMNYA PRABOWO TERHADAP KASUS GIBRAN & ANCAMAN KESINAMBUNGAN KUASA

“KESUNYIAN YANG MEMEKAKKAN TELINGA”

RESPON PRABOWO TERHADAP KASUS GIBRAN & ANCAMAN KESINAMBUNGAN KUASA

Oleh: Muhammad AS Hikam

Kendati masih terus diperdebatkan apakah kasus ijazah Gibran Rakabuming Raja (GR) akhirnya berujung kepada pemakzulan sang Wapres, namun Presiden Prabowo Subianto (PS) tak bisa hanya pasif “menunggu” datangnya takdir. Sementara itu krisis multidimensional sedang mengancam keberlangsungan kuasa rezim yang dipimpinnya yang terwujud dalam berbagai manifestasi: Legal, politik, moral, dan yang paling berbahaya adalah ekonomi!

Orang bisa saja optimis menunggu dan berspekulasi, sambil berharap, bahwa diamnya Istana adalah ibarat suasana tenang sebelum tsunami politik terjadi, berupa perubahan fundamental dalam konstelasi elit yang menjadi penopang kuasa rezim PS: Konsolidasi kekuatan politik PS yang mandiri dari pengaruh dan kontrol mantan Presiden RI ke 7, Jokowi (PJ). Bagaimana pun juga sosok Wapres Gibran bisa dilihat sebagai representasi kehadiran dan refleksi kuatnya pengaruh kekuatan politik Jokowi. Orang masih belum lupa yel yel “Hidup Jokowi!” yang diteriakkan PS di awal kepresidenanya. Demikian pula dengan pengakuannya di depan publik bahwa keberhasilannya menjadi orang nomor satu di negeri ini, salah satunya, adalah berkat dukungan Presiden sebelumnya.

Karena itu menjadi masuk akal bila PS tidak grusa – grusu mengambil tindakan melakukan pemutusan politik (political delinking), namun menunggu momentum yang pas untuk melakukan pembongkaran, pemutusan, dan pemadirian kekuatan politiknya. Hal ini juga dibarengi dengan persiapan kembali sebagai capres untuk periode kedua melalui Pilpres 2029!

Sikap diam PS, dalam perspektif ini bisa dilihat sebagai semacam langkah atau jurus ambiguitas politik strategis (political strategic ambiguity) yang jika dikelola dan dieksekusi dengan cerdas dan lancar akan efektif dan pada saat yang sama menghindari atau setidaknya meminimalisasi potensi konflik dengan Jokowi dan para pendukungnya yang eksistensi dan kekuatannya diperkirakan masih cukup signifikan.

Dalam pada itu PS terus melancarkan agenda political delinking nya terhadap Jokowi dengan melakukan pergantian-pergantian personel pada posisi strategis, seperti Kapolri, Panglima AD, anggota-anggota Kabinet, disamping membuat kebijakan-kebijakan publik yang dianggap ya akan menggenjot popularitas dan mengukur cerita suksesnya di mata publik. Program-program mercusuarisme seperti MBG, KDMP, Danantara, Sekolah Rakyat, dsb terus digenjot dengan gelontoran Dana kendati dalam kondisi keuangan negara yang tak kondusif dan respon publik yang cenderung negatif!

Strategi politik PS yang ambigu ini bukan tanpa resiko bagi kesinambungan stabilitas rezimnya, sebab bisa saja respon-respon dari pihak JKW dan kekuatan oposisi akan memunculkan counter dan resistensi yang dapat diprediksi maupun akibat yang tak dapat diperkirakan sebelumnya (unpredicted and unintended consequences).

Respon yang transparan dan predictable misalnya datang dari kelompok mahasiswa dan sebagian organisasi masyarakat sipil yang pada umumnya menuntut akselerasi proses pemakzulan Wapres Gibran dan ketidaksukaan terhadai diamnya PS yang dianggap sebagai indikasi dukungan politik yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Di ranah masyarakat politik, kendati masih sangat minimum, gejala munculnya tuntutan agar proses pemakzulan tsb dipercepat juga muncul khususnya dalam bentuk pandangan pribadi para politisi parpol dan di Parlemen. Hal ini selayaknya mendapat perhatian PS dan pendukungnya karena bisa saja akan menjadi bola liar yang mengganggu stabilitas politik rezim.

Yang lebih berbahaya bagi kesinambungan dam stabilitas rezim PS adalah jika sumbernya adalah krisis struktural yang kian menumpuk dan menghasilkan situasi krisis multidimensi. Jika kondisi krisis semakin tak teratasi, khusunya yang terkait dengan ekonomi rakyat bawah sehingga menciptakan Citra buruk terhadap performa PS, maka sikap diamnya terhadap kasus Wapres Gibran pun akan menambah defisit kepercayaan dan legitimasi kepemimpinan PS. Tuntutan agar PS mempercepat pemutusan politik, bahkan pemakzulan akan semakin menguat dan bisa menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat sipil dam masyarakat politik untuk meminta penyikapan yang lebih drastis kepada PS!

Dengan kata lain, sikap diam dan strategi ambigu politik PS bisa saja menghasilkan dilema strategis bagi keberlangsungan dan stabilitas rezimnya. PS tak akan bisa membiarkan strategi ini tanpa kejelasan karena adanya faktor-faktor struktural yang sedang mengalami krisis yang sangat serius, terutama sektor ekonomi. Sampai kapan kah PS akan tetap diam, ataukah ia akan segera melakukan tsunami perubahan yang akan membantu konsolidasi kekuasaan yang sedang mengalami delegitimasi dan membantu kesinambungan serta stabilitas rezimnya?
Wallahua’lam 🙏