Oleh: Dina Y Sulaeman, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran
Presiden Trump baru meresmikan “Board of Peace” (BoP – Dewan Perdamaian).
Jika merujuk langsung kepada Piagam BoP ini, Gaza sama sekali tidak disebut-sebut; sehingga menyebutnya sebagai “Dewan Perdamaian Gaza” (sebagaimana banyak dikutip media massa) sesungguhnya menyesatkan.
Piagam BoP disusun ala Piagam PBB, sehingga berpotensi sebagai “organisasi tandingan” yang menyaingi peran PBB dalam urusan perdamaian. (Salah satu alasan Presiden Prancis Macron menolak bergabung dengan BoP ini adalah karena akan menjadi tandingan PBB -red)
Tentu saja, bedanya, PBB beranggotakan negara-negara yang bergabung dengan sukarela, sementara anggota BoP berdasarkan undangan dan persetujuan ketua dewan ini, yaitu Trump.
Di Piagam BoP disebutkan, “Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam konflik.”
Proyek pertama BoP adalah membangun kembali Gaza. Dalam acara peresmian BoP di Davos, Presiden AS Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa proyek Gaza akan “sangat berhasil” dan menyebutnya sebagai sesuatu yang “menakjubkan untuk disaksikan.”
“Saya orang real estate sejati … dan saya berkata, lihat lokasi di laut ini. Lihatlah properti yang indah ini,” kata Trump. Maksudnya, dari sudut pandang pengembang properti, Gaza adalah lokasi tepi laut yang indah dan berpotensi menjadi aset bernilai tinggi bagi banyak orang.
Dalam forum yang sama, menantu Trump, Jared Kushner, memperkenalkan master plan (rencana induk) pembangunan Gaza, berupa gambaran kota modern berisi menara apartemen bertingkat dan promenade hijau di tepi laut.
Dia mengatakan pembangunan kota untuk jutaan orang di Timur Tengah bisa selesai hanya dalam tiga tahun. Kushner mengklaim investasi minimal 25 miliar dolar AS akan digelontorkan untuk membangun ulang infrastruktur dan layanan publik.
Kejutannya, pengusaha real estate Israel, Yakir Gabay, akan membantu proyek ini. Gabay adalah seorang miliarder yang memilik imperium real estate senilai 30 miliar Euro (520 triliun rupiah) di Eropa.
Sekadar info tambahan, salah satu anggota Dewan Eksekutif BoP adalah Steve Witkoff, yang merupakan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, yang juga teman presiden dan sesama pengembang real estate.
Sekilas ini terdengar luar biasa. Mungkin sebagian orang membayangkan warga Gaza akan hidup nyaman setelah semua real estate mewah di tepi pantai Mediterrania itu dibangun.
Tapi justru di situlah letak tipuannya.
Jika kita kupas desain dan aktor di balik Dewan ini, semakin jelas bahwa yang sedang dibangun bukanlah perdamaian, melainkan arsitektur kolonial baru yang dikemas dalam bahasa kemanusiaan.
Jangan lupa, dewan ini dibentuk di tengah genosida yang belum berhenti, dan dipimpin oleh Amerika Serikat yang merupakan pemasok senjata utama Israel sekaligus pelindung diplomatiknya di PBB.
Lebih absurd lagi, Israel justru diundang sebagai anggota. Genosida yang sudah membantai lebih dari 680 ribu warga Gaza (angka kematian langsung dan tidak langsung per April 2025), seolah dilupakan.
Israel diperlakukan sebagai mitra, bukan penjahat pelaku genosida. Ini seperti membentuk dewan pertolongan untuk korban banjir, tapi isi dewan tersebut justru pelaku pembabatan hutan yang menyebabkan banjir itu.
Proyek Dewan Perdamaian di Gaza ini sesungguhnya adalah proyek para miliarder pengembang yang mencari uang di balik kata-kata “rekonstruksi”.
Di sinilah ilusi terbesar bekerja. Karena rekonstruksi tanpa kemerdekaan bukanlah perdamaian. Itu hanya mempercantik penjara.
Laporan investigatif terbaru menunjukkan bahwa Israel, dengan dukungan penuh Amerika, sedang membangun pos militer permanen di Gaza, membuka jalan untuk kendaraan tempur, meratakan wilayah Rafah, dan menyiapkan kawasan hunian paksa yang disebut “humanitarian city” (kota kemanusiaan).
Ini bahasa manis untuk menutupi realitas, bahwa “kota” ini tak lain dari kamp konsentrasi kecil di dalam kamp konsentrasi besar bernama Jalur Gaza.
Siapa nanti yang akan menempati hunian mewah karya Trump dan menantunya, dan para miliarder pengembang? Tentu mereka yang punya uang, bukan warga Gaza yang sudah dimiskinkan luar biasa selama tiga tahun terakhir.
Mereka mungkin akan dibiarkan bekerja menjadi tukang, pelayan toko, cleaning service, dan pekerjaan kasar lainnya.
Jika Dewan Perdamaian dibiarkan melenggang melaksanakan proyek-proyek semacam ini, maka perannya bukan menghentikan penjajahan, melainkan melegalisasi penjajahan dalam format baru.
Stabilisasi
Tipuan berikutnya ada pada istilah “stabilisasi”. Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan “International Stabilization Force” (Pasukan Stabilisasi Internasional) di bawah komando militer AS.
Bila kita benar-benar mengharapkan kemerdekaan Palestina, tentu harapannya, tidak banyak negara yang mendukung BoP agar proyek normalisasi genosida ini batal. Kita tentu ingin perang berhenti. Kita tentu ingin Gaza pulih.
Tetapi kita juga harus jujur: perdamaian tanpa keadilan adalah dusta. Bagi Indonesia, ini adalah ujian moral besar. Bangsa yang lahir dari perjuangan anti-kolonial seharusnya peka terhadap aroma penjajahan, dalam bentuk apa pun. Kita tahu rasanya dijajah.
Kita tahu artinya kemerdekaan. Maka kita juga seharusnya tahu membedakan mana perdamaian sejati, dan mana perdamaian palsu.
Tugas resminya adalah memerangi “teror” dan mendukung “demiliterisasi”. Masalahnya, kata “teror” di sini tidak merujuk pada Israel yang jelas-jelas melakukan teror dan genosida terhadap warga Gaza, melainkan pada pejuang Palestina yang melawan teror dan genosida itu.
Artinya jelas: yang akan “distabilkan” bukan kekerasan penjajah, tetapi resistensi korban. Dengan kata lain, Dewan ini dirancang bukan untuk menghentikan agresi Israel, melainkan untuk mengamankan hasil genosida.
Cacat paling fatal dari Dewan ini adalah satu hal yang sangat mendasar: Palestina tidak benar-benar dihadirkan sebagai subjek. Gaza tidak memiliki representasi sah.
Yang disiapkan justru “komite teknokratik” di bawah supervisi eksternal. Ini pola kolonial klasik. Penduduk asli dianggap tidak rasional dan tidak punya kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, lalu digantikan oleh administrator yang dianggap lebih tahu.
Jika kita jujur menilai Dewan ini secara rasional, hasilnya suram. Tidak ada mediator netral. Tidak ada mandat hukum internasional yang kuat. Tidak ada mekanisme sanksi terhadap Israel. Tidak ada penghentian pendudukan.
Tidak ada pengakuan terhadap realitas perlawanan. Yang ada justru struktur otoriter dan normalisasi genosida.
Dua Kemungkinan
Dalam kondisi seperti ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, proyek ini gagal total karena kurangnya dukungan internasional.
Kedua, mungkin saja ada keberhasilan, di mana Gaza dibangun ulang, tetapi tetap dijajah, dibungkam, dan dikontrol. Tapi ini ada keberhasilan semu karena selama ketidakadilan berlangsung, perlawanan akan terus muncul.
Bila kita benar-benar mengharapkan kemerdekaan Palestina, tentu harapannya, tidak banyak negara yang mendukung BoP agar proyek normalisasi genosida ini batal. Kita tentu ingin perang berhenti. Kita tentu ingin Gaza pulih.
Tetapi kita juga harus jujur: perdamaian tanpa keadilan adalah dusta. Bagi Indonesia, ini adalah ujian moral besar. Bangsa yang lahir dari perjuangan anti-kolonial seharusnya peka terhadap aroma penjajahan, dalam bentuk apa pun. Kita tahu rasanya dijajah.
Kita tahu artinya kemerdekaan. Maka kita juga seharusnya tahu membedakan mana perdamaian sejati, dan mana perdamaian palsu.
(Sumber: Republika)
Komentar