Oleh: Tempo
Seperti cara Presiden Prabowo Subianto memaksakan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional, keinginannya membayar bunga utang kereta cepat dengan memakai uang sitaan korupsi bakal terwujud. Ia tak akan peduli dengan tata kelola, ia akan masa bodoh dengan reaksi pasar keuangan akibat pemakaian uang negara secara ugal-ugalan, apalagi cuma protes publik.
Padahal, uang sitaan kasus korupsi, juga tindak pidana lain, termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, dananya mesti masuk kas negara. Setiap rupiah pemakaiannya mesti memakai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama DPR.
Namun, tenang, saudara-saudara, DPR sudah jinak. Atas nama koalisi, mereka akan tunduk pada keinginan Prabowo dan bahu-membahu menjalankan perintahnya. Mereka akan memakai dalih tambahan penyertaan modal bagi PT KAI dan tiga BUMN lainnya untuk menyedot uang APBN guna membayar utang Whoosh.
Dengan begitu, Prabowo sah memakai “uang sitaan korupsi” yang telah masuk kas negara itu untuk membayar utang kereta cepat. Persetan dengan kepatutan. Tujuan Prabowo adalah menyelamatkan muka Presiden Joko Widodo yang menjadi inisiator proyek senilai Rp 119 triliun ini.
Prabowo kini juga punya Menteri Keuangan yang “pro-rakyat”, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sedang menjadi “public darling”. Meski pernah menolak memakai APBN untuk membayar utang kereta cepat, Purbaya pasti punya dalih baru yang seolah-olah berpihak kepada publik untuk merevisi ucapannya. Jika sudah ditugaskan Presiden, ia akan tunduk melaksanakannya.
Lengkap sudah alat-alat negara yang dibutuhkan Prabowo untuk menyenangkan Jokowi. Tahun depan kita akan mendengar keputusan DPR mengalokasikan uang besar APBN untuk PT KAI. Jika memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto saja bisa dengan enteng dilakukan Prabowo, apalagi membayar utang kereta cepat yang menyakiti rakyat.
Komentar