๐๐๐ซ๐ข๐ฉ๐๐๐ ๐๐ข๐ค๐จ๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ฌ๐ข ๐๐๐๐ข๐ก ๐๐๐ข๐ค ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐๐๐, ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ ๐๐๐ซ๐ง๐ฒ๐๐ญ๐๐๐ง ๐๐ง๐ข ๐๐๐ซ๐ฆ๐๐ฌ๐๐ฅ๐๐ก?
โLebih baik uangnya untuk makan rakyat daripada dikorupsi.โ Presiden Prabowo gemar sekali mengulang-ulang kalimat ini setiap kali dia menjawab kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kalimat ini tampak logis. Bahkan sekilas terasa heroik. Ia seolah berdiri di pihak rakyat, melawan keburukan yang kita semua sepakat: korupsi. Tapi justru karena terdengar baik, kalimat ini perlu dibedah lebih hati-hati. Sebab di sebaliknya tersembunyi cara berpikir yang bermasalah.
Kalimat itu membangun sebuah pilihan semu: seolah-olah hanya ada dua kemungkinan โ uang negara dipakai untuk program tertentu, atau pasti akan dikorupsi. Ini adalah logika yang menyesatkan. Perilaku korup itu penyakit mental stadium akut yang harus disembuhkan. Korupsi bukanlah alternatif kebijakan. Ia bukan opsi. Ia adalah kejahatan.
Dan sebagai kejahatan, korupsi tidak boleh dijadikan pembanding untuk membenarkan kebijakan apa pun.
Maka kita perlu kembali ke prinsip dasar: korupsi adalah pelanggaran terhadap hukum dan amanat konstitusi. Ia harus diberantas, tanpa syarat, tanpa kompromi, dan tanpa dikaitkan dengan pilihan program tertentu.
Dan menjadi janggal ketika kemungkinan (upaya menyelamatkan uang negara dari) korupsi malah dipakai sebagai alasan untuk mempertahankan sebuah kebijakan. Seolah-olah kita sedang berkata: setidaknya ini lebih baik daripada dicuri.
Standar seperti itu terlalu rendah untuk sebuah negara.
Kebijakan publik seharusnya diuji dari dua hal yang berbeda namun sama penting: manfaatnya bagi rakyat, dan tata kelolanya. Apakah program tersebut efektif? Apakah tepat sasaran? Apakah penggunaan anggarannya efisien dan transparan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dijawab.
Bukan dengan membandingkannya pada kemungkinan uang itu hilang karena korupsi.
Lebih jauh lagi, logika ini berbahaya karena secara halus menurunkan standar akuntabilitas. Jika kita menerima argumen โyang penting tidak dikorupsiโ, maka seakan-akan apa pun programnya menjadi sah, selama ia tidak dicuri.
Padahal, negara tidak hanya dituntut untuk tidak korup, tetapi juga untuk mengelola anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Kita tidak boleh dipaksa memilih antara kebijakan yang baik dan ketiadaan korupsi. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Di sisi lain, ada kesan pasrah yang mengganggu dalam kalimat tersebut. Seolah-olah korupsi adalah sesuatu yang tak terhindarkan โ sebuah risiko yang selalu ada, sehingga yang bisa kita lakukan hanya mengalihkan anggaran ke tempat yang โlebih amanโ. Padahal, sikap seperti ini justru melemahkan semangat pemberantasan korupsi itu sendiri.
Yang seharusnya kita dengar setiap hari dari pemimpin adalah komitmen yang tegas dan konsisten: bagaimana korupsi diberantas, bagaimana sistem diperkuat, bagaimana pelaku dihukum dengan efek jera. Bukan pernyataan yang secara implisit mengandaikan bahwa korupsi akan selalu terjadi.
Karena begitu kita menerima anggapan itu, kita sedang menggeser korupsi dari sesuatu yang harus dilawan menjadi sesuatu yang diam-diam dimaklumi.
Dan di situlah letak masalah yang paling mendasar.
Terakhir, penting untuk ditegaskan: mengalokasikan anggaran ke program tertentu โ apa pun namanya โ tidak otomatis menyelamatkan uang negara dari korupsi.
Korupsi tidak memilih jenis program. Ia bisa terjadi di mana saja: di proyek infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, bahkan program yang paling โpro-rakyatโ sekalipun, jika pengawasannya lemah.
Artinya, persoalannya bukan pada ke mana uang itu dialokasikan, tetapi pada bagaimana ia dikelola.
Maka kita perlu kembali meluruskan arah berpikir: kebijakan publik tidak boleh dibenarkan dengan membandingkannya dengan kejahatan. Korupsi harus dilawan sebagai korupsi โ bukan dijadikan alasan untuk membela atau menolak sebuah program.
Jika tidak, kita sedang membangun cara berpikir yang berbahaya: bahwa selama tidak dicuri, apa pun bisa diterima. Padahal, sebagai warga negara yang anggaran pembangunannya nyaris separo habis buat bayar utang ini, kita berhak menuntut lebih dari itu.[]
Sumber:
Maklumin aja, namanya aja udah pikun dan bijinya tinggal satu, jadi suka ngawur.
kalau di yemn duitnya buat apa
si rasis ini slalu saja alihkan isu..
udah dpt jabatan apa lu nyet..
Faktanya, dia berusaha menutup pintu korupsi lewat mbg, ternyata membuka pintu korupsi baru. Korupsi lama hilang? Tidak juga, malah makin menjadi2. Dobel korupsi jadinya … cuma pemimpin goblok yg berlaku demikian …
Azwar Siregar ngumpet
lebih baik saya korupsi