Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan kekecewaannya terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemko Medan selaku Ketua Tim Pokja ketangguhan penanganan banjir, serta Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Sumatera Utara. Ia menyoroti dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun yang diproyeksikan untuk mengatasi banjir di Kota Medan, namun hingga kini tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini dinilai berbeda dengan anggaran dari APBD Pemko Medan yang mencapai sekitar Rp1 triliun dan telah digunakan setiap tahun sejak 2022, namun realisasinya tetap belum memberi hasil memuaskan.
Paul menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah tersebut tidak tepat sasaran dan terlihat dikerjakan secara asal-asalan, terbukti dengan persoalan banjir yang tak kunjung selesai. Ia mempertanyakan alasan dana besar dari Bank Dunia tidak dijalankan dengan baik oleh pejabat terkait. Menurutnya, situasi ini mengisyaratkan dugaan bahwa masalah banjir seolah dibiarkan terus berlangsung. “Bisa dilihat, APBD cepat dikerjakan karena ada perebutan fee proyek. Tapi bantuan Rp1,5 triliun dari Bank Dunia tidak digarap maksimal hanya karena tidak ada fee yang bisa diambil,” ujarnya dengan nada keras saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perkimcikataru Medan, Dinas SDABMBK Medan, Biro Otda Pemprovsu, serta beberapa pihak dari kecamatan di Ruang Komisi IV DPRD Medan, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum itu, perwakilan Biro Otda Pemprovsu, Devin, membenarkan adanya alokasi dana Rp1,5 triliun dari Bank Dunia untuk penanganan banjir Medan. Ia menjelaskan bahwa Pemko Medan berkewajiban menyiapkan proses pembebasan lahan serta penetapan lokasi yang seharusnya sudah berjalan sejak 2022. Masa pelaksanaan yang mencakup pembebasan lahan, persiapan, pengadaan, hingga penyerahan hasil diberikan batas waktu tiga tahun dan berakhir pada Desember 2025. Namun masih terdapat opsi perpanjangan selama enam bulan jika diperlukan.
