China dan Rusia melontarkan kecaman keras terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Kedua negara menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Pemerintah China menyatakan “sangat terkejut” dan “mengecam keras” penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat terhadap negara berdaulat. Beijing menilai penangkapan kepala negara Venezuela merupakan tindakan sepihak yang bertentangan dengan prinsip dasar hubungan internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
China menegaskan bahwa penyelesaian krisis Venezuela harus dilakukan melalui dialog politik internal tanpa campur tangan asing. Menurut Beijing, penggunaan kekuatan militer hanya akan memperburuk ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin.
Sikap serupa disampaikan Rusia. Moskow secara terbuka menuntut Amerika Serikat segera membebaskan Nicolas Maduro dan istrinya. Pemerintah Rusia menyebut Maduro sebagai presiden yang terpilih secara sah dan menilai operasi militer AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Venezuela.
“Amerika Serikat harus meninjau kembali keputusannya dan menghormati kedaulatan negara lain,” demikian pernyataan resmi Rusia. Moskow juga memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Kecaman dari China dan Rusia muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan Amerika telah menangkap Maduro dalam serangan berskala besar. Trump bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih pengelolaan Venezuela, pernyataan yang langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara.
Selain China dan Rusia, Iran juga mengutuk keras operasi militer AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Venezuela. Sejumlah negara Amerika Latin, termasuk Meksiko, Kolombia, dan Brasil, turut mengecam tindakan Washington dan memperingatkan risiko krisis kemanusiaan serta instabilitas regional.
Sementara itu, Uni Eropa mengambil sikap lebih berhati-hati. Meski sejak lama tidak mengakui legitimasi pemerintahan Maduro, Uni Eropa tetap menegaskan bahwa solusi atas krisis Venezuela harus menghormati hukum internasional dan tidak ditempuh melalui kekuatan militer.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi di Venezuela dan memperingatkan bahwa intervensi militer terhadap negara berdaulat dapat menjadi preseden berbahaya bagi tatanan global.
Komentar