Cair, BGN Bakal Glontorkan 1 M Per Bulan Per SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa total anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mencapai Rp 335 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp 268 triliun anggaran utama serta Rp 67 triliun dana cadangan yang disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Dadan, sekitar 93 persen dari total anggaran itu dialirkan langsung ke setiap SPPG di berbagai provinsi hingga ke pelosok desa. Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026.

Setiap SPPG, kata dia, menerima kucuran dana hampir Rp 1 miliar setiap bulan. Dana tersebut dialokasikan dengan rincian 70 persen untuk pembelian bahan baku pangan, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG di lokasi masing-masing.

Dengan skema tersebut, perputaran uang dari program MBG disebut telah mencapai Rp 29 triliun hanya dalam sebulan terakhir. Sebagai contoh, di Provinsi Aceh terdapat 608 SPPG, sementara di Jawa Barat jumlahnya mencapai 5.295 unit.

Sepanjang awal 2026, BGN telah mencairkan dana sebesar Rp 32,1 triliun. Dadan menegaskan, belum pernah ada kementerian atau lembaga yang mampu mencairkan anggaran sebesar itu dalam waktu satu setengah bulan pertama tahun berjalan.

Di sisi lain, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), setiap Rp 1 anggaran yang dibelanjakan BGN diklaim mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tujuh kali lipat. Bahkan, ia menyebut prediksi World Bank yang menyatakan investasi di sektor nutrisi dapat memberikan imbal hasil hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.

Program MBG juga dinilai meningkatkan permintaan bahan pangan secara signifikan. Setiap SPPG diperkirakan membutuhkan 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, empat kandang dengan total 4.000 ayam petelur, serta satu fasilitas penyimpanan dingin untuk 450 liter susu. Dampaknya, nilai tukar petani diklaim naik hingga 125.

Tak hanya sektor pangan, efek berganda juga dirasakan industri otomotif. Data dari PT Astra Honda Motor (AHM) menunjukkan penjualan sepeda motor pada 2025 mencapai 4,9 juta unit, yang disebut terdongkrak kebutuhan operasional SPPG. Disebutkan, sekitar 60 persen pegawai SPPG membeli sepeda motor untuk mendukung aktivitas distribusi.

Selain motor, kebutuhan mobil operasional untuk mengantar paket makanan ke sekolah juga melonjak. Setiap SPPG membutuhkan dua unit kendaraan. Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai 23.000 unit, diperkirakan ada kebutuhan sekitar 46.000 mobil, termasuk jenis kendaraan yang sebelumnya kurang diminati pasar namun kini menjadi langka.

BGN menilai besarnya belanja negara untuk MBG bukan hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga memicu pergerakan ekonomi di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri otomotif.