Malam tadi, 9 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bisa tidur nyenyak. Yang tidak bisa tidur nyenyak, justru Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan mungkin juga Presiden Prabowo. Entah bertemu langsung atau lewat telepon, keduanya pasti berkomunikasi. Tapi, isinya, tentu kita tidak tahu persis. Sebelumnya, Jokowi sudah bertemu Presiden Prabowo di Kertanegara.
Partai-partai tidak bisa lagi diam. Harus berbicara, menanggapi putusan MK. Lambat laun, bola akan sampai juga ke DPR. Dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang kerap dijuluki Ketua Umum DPR, pasti akan berbicara. Seperti tuntutan UU Perampasan Aset yang ditarget 15 Desember selesai, kalau tidak, ia mundur, maka entah apa lagi jaminan dari Pak Dasco?
Membiarkan kalimat Wapres tak punya ijazah terus bergelantungan di atas langit-langit Republik ini, tak bisa dibenarkan. Secara hukum tidak ada masalah, tapi secara etika, ini masalah paling serius. Mundur atau dimundurkan, sama baiknya. Justru kalau bertahan menjadi tidak baik. Apalagi, mendiamkan. Jawaban no komen, bukan lagi jawaban yang bisa menenangkan.
Mulai hari ini, para pemohon pasti akan terus berbicara dan akan lebih keras lagi. Tidak ada putusan MK saja, mereka terus berbicara. Apalagi sudah ada putusan MK yang final dan mengikat. Pihak terkait mungkin juga akan terus berbicara. Dan seperti biasa, juga tak akan kalah kerasnya. Tapi, publik sudah punya patokan, yakni putusan MK. Final dan mengikat seperti putusan MK Nomor 90/2023, yang jadi karpet merah buat Gibran.
Seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama, maka putusan MK tak bisa dilihat dari satu sisi saja seperti yang terlihat di media sosial saat ini. Satu sisi dikatakan bahwa Wapres tak punya ijazah, tapi di sisi lain dikatakan permohonan dari pemohon tidak dapat diterima. Tidak bisa begitu. Kedua sisinya harus dilihat secara bersamaan. Uang itu sudah tidak laku dan sudah tak bisa lagi dipakai. Itulah maknanya.
(ERIZAL)
etak etik …ndasmu !!