Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, ikut menyuarakan pendapatnya terkait persoalan IGRS (Indonesia Game Rating System) yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sedang jadi sorotan para gamers.
Diskursus tentang IGRS menjadi sorotan bagi sejumlah gamer di media sosial X. Mereka mempertanyakan akurasi rating umur IGRS di sejumlah judul gim pada platform Steam. Mereka menilai bahwa rating umur itu tidak sesuai dengan isi konten gim.
IGRS merupakan regulasi yang berisi panduan untuk memilih gim sesuai usia anak. Pemerintah menetapkan seluruh produk gim, baik lokal ataupun global, yang beredar di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia, yakni 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+.
Aturan itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.
Menurut Anies, IGRS tidak boleh menjadi perangkat pemerintah membatasi hak anak, tetapi dimanfaatkan sebagai alat pemberdayaan.
“Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dengan melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah,” kata Gubernur Jakarta periode 20217-2022 itu dalam unggahan akun X @aniesbaswedan pada Senin, 6 April 2026.
Anies menyarankan pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game.
“Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan,” ujar Anies.
“IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan. 🙏,” pungkasnya.
Kalimat “Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan” ini yang menjadi headline 🙂
