Beda waktu dan tempat

🟠JOHANNES MARLIEM

• Johannes Marliem, saksi kunci dalam kasus korupsi e-KTP, ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Beverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Agustus 2017.
  
• Ia dianggap sebagai saksi kunci karena mengaku memiliki rekaman percakapan selama 4 tahun yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Setya Novanto, dalam proyek e-KTP.
  
• Meski hasil resmi menyatakan bunuh diri, kematiannya memicu banyak spekulasi di Indonesia karena terjadi tepat saat ia mulai terbuka kepada media dan KPK mengenai bukti-bukti yang ia miliki.

🔴ERMANTO USMAN

• Ermanto Usman (65), seorang aktivis serikat pekerja dan pensiunan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), ditemukan tewas di rumahnya di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Kota Bekasi, pada 2 Maret 2026 dini hari.
  
• Kematiannya menjadi sorotan publik karena terjadi tak lama setelah ia aktif membongkar dugaan korupsi besar di sektor pelabuhan melalui konten podcast.
  
• Sebelum meninggal, ia gencar menyuarakan dugaan korupsi terkait perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison Port Holdings yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Ia bahkan menyebut adanya kekuatan “pemerintah di atas pemerintah” dalam kasus tersebut. Nama-nama besar dia sebut dalam kasus itu, diantaranya eks Menteri BUMN Erick Thohir dan Boy Thohir (kakak Erick Thohir)
  
• Korban meninggal dunia setelah dipukul menggunakan linggis oleh pelaku.
  
• Polda Metro Jaya menyatakan bahwa motif pembunuhan adalah murni ekonomi (pencurian/perampokan). Polisi menegaskan tidak ditemukan bukti bahwa pembunuhan ini terkait dengan aktivitas korban sebagai aktivis pelabuhan atau pengungkapan kasus korupsi.
  
• Meskipun polisi menyatakan motifnya adalah ekonomi, pihak keluarga merasa ada kejanggalan karena dilaporkan tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah tersebut. Keluarga juga mengaitkan sosok Ermanto sebagai aktivis kritis yang vokal terhadap dugaan kerugian negara di sektor pelabuhan.
  
• Ermanto dikenal gigih memperjuangkan tata kelola pelabuhan yang transparan dan pernah mengungkap dugaan korupsi perpanjangan kontrak JICT yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp4,08 triliun.