Penggalangan bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat awalnya disambut positif oleh masyarakat. Namun publik mulai mempertanyakan transparansi setelah beredar sebuah slide perincian bantuan yang menunjukkan sejumlah kejanggalan mencolok. Alih-alih menambah kepercayaan, angka-angka dalam tabel tersebut justru memicu kritik karena tidak sesuai dengan harga pasar maupun logika penyaluran bantuan.
Kejanggalan paling jelas tampak pada item beras. Dalam tabel itu, Kementan mencatat volume 21.874 kilogram dengan nilai Rp 1.312.450.000. Jika dihitung, harga satu kilogram beras mencapai sekitar Rp 60.000. Angka ini sangat tidak wajar karena jauh lebih tinggi dari harga beras premium nasional yang berada pada kisaran Rp 14.000 sampai Rp 18.000 per kilogram. Bahkan bantuan pemerintah biasanya memakai beras medium dengan harga jauh lebih rendah. Perbedaan harga setinggi ini menimbulkan pertanyaan dasar, apakah terjadi salah input, kesalahan satuan, atau justru ada markup yang belum dijelaskan kepada publik.
Keganjilan lain juga terlihat pada kategori “Lainnya (Dus)” yang tercatat sebanyak 1.000 dus dengan nilai mencapai Rp 6.822.250.150. Jika dibagi, setiap dus bernilai lebih dari Rp 6,8 juta. Ini tidak masuk akal karena tidak ada paket bantuan standar berupa pangan, perlengkapan bayi, obat-obatan, maupun kebutuhan darurat yang harganya mendekati angka tersebut. Sementara item lain seperti mie instan, gula, air mineral, dan telur memiliki nilai yang realistis, justru item “Lainnya” terlihat sangat jomplang dan menimbulkan tanda tanya besar.
Dalam perincian itu sendiri terlihat ketidakseimbangan antara jumlah barang dan nilai rupiah. Sebagian item tampak masuk akal, sementara beberapa lainnya mencuat ekstrem seolah tidak melalui verifikasi harga. Ini menunjukkan ada kelemahan dalam ketelitian penyusunan data atau minimnya pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Pada kondisi bencana, akurasi dan transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada publik dan para korban.
Kementan tentu bisa saja memiliki penjelasan teknis di balik angka-angka tersebut, tetapi tanpa klarifikasi resmi, laporan seperti ini hanya akan memicu persepsi negatif. Pemerintah perlu memahami bahwa laporan bantuan adalah dokumen sensitif dan harus memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi. Ketidakjelasan semacam ini dapat memunculkan spekulasi dan merusak kepercayaan publik, terutama ketika dana yang dikumpulkan mencapai angka puluhan miliar.
Pada akhirnya masyarakat hanya menginginkan satu hal yang sederhana, yaitu rincian bantuan yang wajar dan transparan. Bantuan kemanusiaan seharusnya tidak menyisakan ruang bagi kecurigaan, apalagi ketika warga yang terdampak sedang sangat membutuhkan kehadiran negara secara tulus dan tanpa cela administratif.
Gila ya iblis pemerintah ini gak ada lawan😵💫 Gak perduli situasi
Komentar