Apa yang sedang terjadi di Prancis saat ini?

Banyak orang terkejut melihat video-video protes besar-besaran—jalan-jalan dipenuhi asap, bangunan bersejarah dilalap api.

Namun, sebenarnya, hal ini tidaklah mengherankan—terutama di Prancis.

Protes dan kerusuhan seperti ini terjadi di Prancis hampir setiap tahun. Sudah menjadi watak orang Prancis untuk gemar melakukan protes.

Bangsa mereka lahir dari revolusi; jika mereka tidak melakukan protes, apakah mereka masih bisa disebut orang Prancis?

Faktanya, banyak negara Eropa Barat lainnya juga memiliki kecenderungan serupa. Jika menilik sejarah Italia, Jerman, atau Belgia, Anda akan menemukan bahwa negara-negara tersebut pun berakar pada revolusi.

Di Eropa, revolusi atau protes bukan sekadar membentangkan spanduk, meneriakkan slogan, atau berguling-guling di tanah lalu pulang begitu saja.

Tujuannya adalah memaksa pemerintah untuk mengalah dan menerapkan perubahan kebijakan.

Itulah sebabnya protes di Eropa cenderung lebih keras—dan ketika kekerasan meletus, polisi pun kewalahan mengendalikan situasi.

Saat polisi sibuk, kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjarah dan merusak properti; inilah yang membuat situasi tampak begitu kacau.

Akar penyebab gelombang protes saat ini sebenarnya berasal dari masalah dalam sistem pendidikan.

Awalnya, para guru dan siswa mulai memprotes kurangnya ruang kelas di sekolah negeri serta krisis kekurangan tenaga pengajar.

Mengapa terjadi kekurangan? Karena pemerintah mengeklaim tidak ada dana, sehingga harus dilakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana mungkin negara maju seperti Prancis tiba-tiba kekurangan dana untuk sekolah negeri?

Ini bukan soal ketiadaan uang, melainkan soal prioritas.

Selama hampir satu dekade, Prancis dipimpin oleh Emmanuel Macron, yang pemerintahannya menganut prinsip neoliberalisme. Neoliberalisme adalah filosofi ekonomi yang memandang sektor swasta sebagai sumber kemakmuran suatu negara.

Menurut para pendukung neoliberalisme, agar sektor swasta dapat berkembang pesat, semua regulasi pemerintah dan birokrasi harus dihapuskan demi mewujudkan pasar bebas mutlak.

Yang terpenting, pajak bagi perusahaan—terutama korporasi besar—harus dipangkas. Argumennya adalah bahwa langkah ini akan mengurangi biaya dalam menjalankan bisnis.

Ketika biaya bisnis rendah, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan keuntungan yang lebih besar, dunia usaha pun berekspansi.

Upah karyawan juga diharapkan akan meningkat. Kemakmuran pada akhirnya akan “menetes ke bawah” (trickle down) dari korporasi kepada masyarakat luas. Itulah teori kemakmuran neoliberal.

Namun, masalahnya adalah: jika pemerintah terus memangkas pajak korporasi, dari mana mereka akan memperoleh dana untuk pengeluaran publik—seperti memperbaiki sekolah negeri atau membayar gaji guru?

Jawaban kaum neoliberal: Pemerintah seharusnya tidak melakukan pengeluaran sama sekali.

Dalam kerangka neoliberal, pemerintah tidak boleh memiliki peran dalam urusan ekonomi. Segala bentuk pengeluaran pemerintah dianggap tidak efisien dan boros.

Menurut pandangan mereka, semua sektor harus diprivatisasi—termasuk penyediaan air dan telekomunikasi, yang dulunya merupakan aset milik negara.

Hal yang sama berlaku untuk pendidikan. Kaum neoliberal berpendapat bahwa pendidikan akan menjadi jauh lebih efisien jika diprivatisasi. Akibatnya, pendanaan untuk sekolah negeri dipangkas secara bertahap hingga sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan dan terbengkalai.

Filosofi ini disebut “neoliberal” (liberal baru) karena menghidupkan kembali teori ekonomi liberal klasik abad ke-18 dari Adam Smith dan David Ricardo, yang mengusung pasar bebas tanpa campur tangan negara.

Ekonomi liberal klasik sempat dianggap cacat setelah munculnya teori ekonomi Keynesian (yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes). Sebaliknya, filosofi Keynesian justru memiliki pandangan yang berlawanan. Teori ini menyatakan bahwa jika sektor swasta dibiarkan tanpa pengawasan sama sekali, ekonomi nasional pada akhirnya akan runtuh.

Oleh karena itu, menurut perspektif Keynesian, pemerintah harus mengatur pasar—meskipun bukan dengan cara seperti rezim komunis. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus bersedia melakukan “pengeluaran defisit” (deficit spending—yakni pengeluaran yang melebihi pendapatan untuk menstimulasi ekonomi) serta meningkatkan pajak bagi sektor swasta dan kelompok kaya.

Kaum Keynesian berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu ragu atau takut untuk mengambil langkah-langkah tersebut, karena hal itu justru merupakan fungsi mendasar dari pemerintah.

Lalu, bagaimana dengan utang pemerintah? Kaum Keynesian berpendapat bahwa tidak perlu ada kekhawatiran, selama ekonomi terus tumbuh.

Jika Anda tidak melakukan pengeluaran defisit, ekonomi akan runtuh—sehingga anggaran yang seimbang menjadi sama sekali tidak ada gunanya.

Filosofi Keynesian pernah mendominasi ekonomi global selama 30 tahun. Negara-negara maju—termasuk Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang—semuanya menerapkan Keynesianisme dari tahun 1950-an hingga 1970-an.

Namun, Keynesianisme akhirnya ditinggalkan setelah tahun 1970-an dan digantikan oleh neoliberalisme.

Sejak saat itu, pemerintah di negara-negara maju mulai memangkas anggaran kesejahteraan, menghapus subsidi, dan menurunkan pajak perusahaan.

Sementara itu, IMF dan Bank Dunia berperan sebagai pihak yang memastikan negara-negara berkembang turut mematuhi kebijakan neoliberal.

Neoliberalisme adalah filosofi ekonomi, bukan sikap sosial. Seseorang yang konservatif secara sosial tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi seorang neoliberal.

Bahkan kelompok konservatif garis keras atau individu yang sangat religius pun bisa menjadi agen neoliberalisme, selama kebijakan ekonomi yang mereka dukung berakar pada pasar bebas mutlak, privatisasi, dan pemangkasan pengeluaran publik (kebijakan penghematan/austeritas).

Di Eropa, neoliberalisme sangat diperjuangkan oleh partai-partai konservatif atau sayap kanan.

Macron menyebut dirinya sebagai seorang “sentris” (berada di tengah). Namun, “tengah” versinya bukan berarti ia bersikap netral di antara kubu kiri dan kanan.

Sebaliknya, ia cenderung ke arah kiri dalam isu-isu sosial (mendukung kebebasan individu), sementara dalam urusan ekonomi, ia condong kuat ke arah kanan—atau neoliberalisme.

Inilah sebabnya masa jabatannya diwarnai oleh gejolak domestik yang terus-menerus.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu kita menyaksikan protes “Rompi Kuning” (Gilets Jaunes) yang melumpuhkan Prancis akibat isu pajak bahan bakar. Ketika kaum neoliberal berbicara tentang pemangkasan pajak, hal itu biasanya hanya berlaku untuk pajak perusahaan dan orang kaya.

Akan tetapi, untuk pajak yang berdampak pada warga biasa—seperti pajak bahan bakar—mereka justru bersedia menaikkannya dengan alasan perlunya “menyeimbangkan anggaran.”

Dalam kasus saat ini, meskipun protes tersebut mungkin bermula dari kekhawatiran mengenai sekolah negeri, tekanan biaya hidup yang kian meningkat telah menarik keterlibatan semua pihak yang tidak puas dengan kebijakan ekonomi Macron. Lebih jauh lagi, mengingat pemerintahan negara-negara Eropa lainnya berada di bawah kendali Uni Eropa (UE)—yang berakar kuat pada kerangka neoliberal—protes pun meletus secara serentak di seluruh Eropa.

Gerakan populis sayap kanan yang anti-imigran memanfaatkan situasi ini dengan menuding para imigran sebagai akar penyebab kekacauan dan kemiskinan nasional.

Palestina juga menjadi titik perhatian; ketika kelompok-kelompok kiri turun ke jalan, mereka membawa berbagai simbol—mulai dari lambang anarkis dan komunis hingga bendera Palestina.

Kelompok sayap kanan mengeksploitasi hal ini untuk kepentingan propaganda, dengan mengklaim bahwa protes tersebut diatur oleh faksi-faksi pro-Palestina yang berniat menyebarkan kekacauan.

Padahal, akar penyebab dari semua gejolak ini adalah sistem neoliberal itu sendiri, yang lebih menguntungkan para kapitalis korporat.

Sementara itu, masyarakat akar rumput justru terjebak dalam pertikaian satu sama lain mengenai isu ras dan imigrasi.

Tanpa pemahaman tentang neoliberalisme, mustahil untuk memahami bagaimana dunia modern bekerja.

Di Malaysia, diskusi mendalam mengenai topik ini sangat minim. Wacana kita terus-menerus terpaku pada persepsi mengenai karakteristik kelompok etnis tertentu atau kepribadian para pemimpin kita.

Kita jarang menjumpai perspektif kritis yang membedah isu-isu tersebut melalui kacamata ekonomi politik. Ironisnya, banyak dari kita tanpa sadar telah menjadi “budak” dari pemikiran neoliberal.

Sebagai contoh, ketika pasar keuangan heboh karena Indonesia menghadapi penurunan peringkat oleh MSCI—akibat pergeserannya menuju kebijakan yang lebih nasionalis dan intervensionis (yang dipimpin oleh negara)—banyak dari kita justru ikut mengejek dan mencemooh Indonesia.

Padahal, kita sendiri pernah mengalami penurunan peringkat oleh MSCI pada tahun 1998. Mengapa kita begitu membanggakan MSCI?

Inilah alasan mengapa studi ekonomi politik menjadi sangat penting.

Studi ini bukan sekadar mempelajari ekonomi atau politik secara terpisah, melainkan sebuah penyelidikan mengenai bagaimana ekonomi dan politik saling memengaruhi satu sama lain.

Semua ini akan dibahas dalam buku SANG KAPITALIS (The Capitalist) yang akan diterbitkan tahun depan. Buku ini akan menjelaskan bagaimana ekonomi kapitalis—termasuk neoliberalisme—telah membentuk dunia tempat kita hidup saat ini.

(Ayman Rashdan Wong, analis internasional asal Malaysia)