Dalam hiruk-pikuk geopolitik Timur Tengah yang semakin memanas, pertanyaan “Apa salah Iran?” sering muncul sebagai dalih bagi serangan militer dan sanksi ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat serta Israel terhadap Republik Islam Iran. Namun, jika ditelusuri lebih dalam dengan merujuk fakta dan prinsip hukum internasional, jawabannya cukup jelas: Iran tidak melakukan kesalahan fundamental yang dapat membenarkan agresi tersebut. Yang terjadi justru adalah upaya sistematis untuk menghukum sebuah negara berdaulat karena menolak tunduk pada hegemoni kekuasaan.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di bawah kepemimpinan Rafael Grossi telah berulang kali menyatakan bahwa hingga awal 2026, tidak terdapat bukti adanya program senjata nuklir terstruktur di Iran. Grossi menegaskan, “no evidence of a structured Iranian nuclear weapons plan” dan “Iran is not building a nuclear bomb”. Iran memang memperkaya uranium hingga level 60 persen, tetapi itu masih dalam kerangka program sipil yang diakui haknya di bawah Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang telah ditandatangani Teheran. Meski demikian, tuduhan “ancaman nuklir” terus dijadikan legitimasi untuk serangan udara terhadap fasilitas Natanz, Fordow, dan Isfahan, serta pembunuhan ilmuwan dan komandan militer Iran.
Kontrasnya sangat mencolok. Israel diperkirakan memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, tanpa pernah mengakui atau menyangkal kepemilikannya, dan menolak bergabung dengan NPT serta tidak mengizinkan inspeksi IAEA secara penuh. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama, tidak hanya diam tetapi juga memberikan dukungan teknologi dan material. Standar ganda ini mengungkapkan bahwa isu nuklir bukanlah soal non-proliferasi, melainkan soal siapa yang diizinkan memiliki kekuatan penangkal (deterrence) di kawasan. Iran, yang memiliki fatwa dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang mengharamkan senjata pemusnah massal sejak lama, justru dijadikan sasaran karena keberaniannya mengembangkan teknologi mandiri.
Kesalahan Iran yang sebenarnya, menurut perspektif Washington dan Tel Aviv, adalah dukungannya terhadap Axis of Resistance—jaringan perlawanan yang mencakup Hizbullah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, serta kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam. Dukungan itu bukanlah “ekspor terorisme”, melainkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat yang menghadapi pendudukan dan genosida. Bagi Barat dan Israel, hal ini mengganggu proyek “Greater Israel” dan kontrol atas sumber daya energi kawasan. Iran yang mandiri secara teknologi, ekonomi, dan militer—termasuk rudal balistik dan drone canggih—dianggap ancaman eksistensial karena dapat mengganggu dominasi dolar dan supremasi militer Zionis.
Sejak Revolusi Islam 1979, Iran secara konsisten menolak intervensi asing, sanksi sepihak yang menyengsarakan rakyat sipil, serta normalisasi hubungan dengan entitas yang melakukan apartheid terhadap Palestina. Serangan bersama AS-Israel pada Juni 2025 dan Februari–Maret 2026, yang terjadi di tengah-tengah negosiasi tidak langsung, menunjukkan bahwa “diplomasi” hanyalah kedok. Serangan itu melanggar Piagam PBB, karena tidak ada ancaman langsung (imminent threat) yang terverifikasi. Mirip dengan invasi Irak 2003 atas tuduhan senjata pemusnah massal yang terbukti palsu, narasi “nuklir Iran” kembali digunakan untuk membenarkan agresi ilegal.
Pada akhirnya, Iran “bersalah” karena berani berdiri tegak sebagai kekuatan anti-imperialis di tengah sistem internasional yang didominasi kekuatan besar. Iran bersalah karena mendukung keadilan bagi Palestina, menolak penjajahan, dan mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan hanyalah topeng untuk mempertahankan tatanan zalim yang semakin goyah.
Republik Islam Iran tidak mengancam negara mana pun yang tidak mengancamnya terlebih dahulu. Namun, setiap agresi akan dijawab dengan keteguhan yang lebih besar. Sejarah akan mencatat bahwa yang salah bukanlah Iran, melainkan mereka yang menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan dominasi dan ketidakadilan.
menolak tunduk hegemoni = diperangi