Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil negara seharusnya dapat diperdebatkan dan didiskusikan secara terbuka.
Menurut Anies, keputusan yang terlalu mengandalkan kekuatan politik atau “otot politik” cenderung mengabaikan kajian objektif dan berpotensi bersifat otoriter.
“Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan kajian itu. Karena itu harus berkuatan politik,” ujarnya dalam chanel YouTube pribadinya (23/1/2026).
Anies mencontohkan pembangunan proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung maupun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, proyek-proyek semacam itu kerap diputuskan dengan mengandalkan kekuatan politik, bukan melalui tahapan kajian visibilitas dan diskusi publik yang memadai.
“Kalau mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung, maka lupakan ini, lupakan ini, lalu ambil keputusan. Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN, juga harus pakai otot politik,” jelas Anies.
Ia menilai keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase kajian objektif dan perdebatan terbuka. Padahal, dalam negara demokratis, proses pengambilan keputusan seharusnya dapat diuji secara rasional.
“Kalau Republik Indonesia mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan,” tegas Anies.
Karena itu, Anies mendorong agar pemerintah semakin sering mengambil keputusan berdasarkan kajian data, ilmu pengetahuan, dan pertimbangan rasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO:
Komentar