TUMBAL SADEWO

✍🏻Made Supriatma

Barusan seorang teman mengunggah video pertemuan Sudewo dan wakil bupati Pati dengan mantan Presiden Jokowi. Dalam video itu, Jokowi berpesan kepada Sudewo untuk bekerja keras, menjaga infrastruktur dan menjaga pertanian. Jokowi bilang, subsidi pupuk itu sangat penting. Dan itu harus dijaga.

Sudewo adalah politisi Partai Gerindra. Jokowi yang tidak berpartai itu mendukungnya menjadi bupati. Dan jadilah dia bupati dalam Pilkada akhir 2024 lalu. Jokowi memang dalam masa senja kekuasaannya ketika itu. Tapi pengaruhnya kuat. Dia mencurahkan semua usahanya untuk mempengaruhi semua pemilihan umum sebelum dia lengser.

KIta semua tahu itu. Dia mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden. Ini politisi yang dua kali pernah dikalahkannya dalam pemilu. Namun bukan dukungan itu bukan gratis. Dia sodorkan anaknya menjadi wakil presiden. Kabarnya dia ining menjadi presiden untuk periode ketiga. Namun dukungan untuk ide itu kurang laku.

Dan, setelah berhasil mendudukkan anak sulungnya sebagai wakil presiden, Jokowi juga coba-coba untuk mendudukkan anak bungsunya sebagai Gubernur Jakarta. Ini anak baru berusia 30an tahun. Namun sudah sukses sebagai pengusaha pisang (anak pertamanya pengusaha martabak, jika Anda tidak lupa). Dan. anak bungsunya ini menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dua hari setelah jadi anggota.

Usaha itu gagal. Bukan karena tidak ada dukungan dari DPR dan mayoritas partai-partai namun karena demonstrasi besar #indonesiagelap Hanya kekuatan massa yang bisa menghentikan Jokowi. Namun bagaimana pun juga anak-anak Jokowi sukses dalam berbagai bidang. Yang sulung jadi Wapres, yang bungsu jadi ketua partai. Sementara mantunya yang mengawini anak perempuannya, sukses menjadi Gubernur Sumatra Utara.

Nah mengapa saya mengambil jalam memutar untuk membicarakan kasus Sudewo ini? Ya karena ini bukan kasus biasa. Mungkin Anda mengamati bahwa KPK sangat aktif di daerah-daerah. Berusaha mencokok kepala-kepala daerah yang korup. Tapi jika Anda pejabat di pusat — menteri, anggota DPR, dll — Anda relatif aman. Paling tidak itulah yang terlihat selama ini. Sekali pun ada satu dua kekecualian.

Mengapa Sudewo baru dicokok sekarang? Bukankah sebenarnya lebih baik dia dimakzulkan lewat proses di DPRD karena banyak ketidakberesanya? Disinilah letak soalnya.

Pecokokan oleh KPK memiliki bobot lain daripada pemakzulan lewat DPRD. Pencokokan oleh KPK itu berarti ada unsur kriminal. Ia jauh lebih ringan beban politiknya ketimbang dimakzulkan lewat DPRD. Pemakzulan akan mempengaruhi legitimasi rejim. Bahwa ia politisi Gerindra. Bahwa ia mendapat dukungan Jokowi.

Jadi, dalam pikiran saya, ini bukan ‘isolated incident’ atau sesuatu yang berdiri sendiri. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan koordinasi. Ingat, Prabowo sudah berkunjung ke IKN, yang seolah-olah memberikan pernyataan politik untuk melanjutkan proyek warisan (legacy) Jokowi. Persis pada saat itu, dana yang disediakan untuk IKN hanya Rp 6 triliun. Jauh dari permintaan Otorita IKN yang besarnya Rp 17 triliun.

Prabowo membutuhkan Jokowi untuk kelangsungan dan stabilitas politiknya. Jokowi membutuhkan Prabowo untuk perlindungan dari berbagai kasus hukum. Keduanya membentuk jalinan yang saling memperkuat legitimasi rejim yang mereka bangun berdua — satu lewat Prabowo sendiri, satunya lewat anaknya.

Lalu bagaimana dengan Sudewo? Dalam hal ini, Sudewo adalah ‘instabilizing factor’ atau faktor destabilisasi. Ia mencoreng muka rejim hybrid Wowi (Prabowo-Jokowi) ini. Ia membahayakan stabilitas rejim persis karena faktor-faktor dasar (underlying factors) yang membuat Sudewo menjadi Sudewo yang kita kenal.

Sudewo adalah perwakilan pemerintahan daerah yang awalnya berambisi besar mewujudkan pemerintahan yang berhasil. Ia tahu ia memiliki dukungan dan legitimasi lebih dari cukup — politisi Gerindra dari sisi Prabowo dan restu serta dukungan untuk menang dari Jokowi. Tidak ada modal yang lebih besar dari itu.

Namun, ia salah langkah sedikit saja. Ia jumawa ketika menaikkan pajak dan menantang rakyatnya untuk mendemonya. Ini tindakan bodoh yang sering dilakukan oleh politisi yang over confidence. Sebelum rusuh Agustus, banyak politisi di DPR punya mental ini.

Dan benar, rakyat mendemonya. Ia memang tidak dengan serta merta dicopot. Sekali pun ia juga ada kasus korupsi yaitu kasus rel kreta api. Namun kasus ini lebih njlimet karena menyangkut juga orang-orang dekat pak mantan. Memakzulkannya juga bukan taktik yang baik. Akan banyak bupati dimakzulkan. Kalau pemakzulan menjadi hal normal, bukan tidak mungkin ia akan menjalar ke atas. Tidak saja ke Wapres tapi juga ke yang nomor satu.

Pencokokan oleh KPK adalah penyelesaian yang paling ‘elegan.’ Tidak ada yang rugi dan dicelakakan, kecuali Sudewo. Satu-satunya kesalahan Sudewo adalah ia jumawa tidak pada tempatnya. Kalau soal korupsi, mana ada pejabat Indonesia yang tidak korup? Kalau soal bikin kebijakan keblinger, mana ada yang tidak keblinger? Kalau soal jumawa? Wah, jangan tanya. Pejabat-pejabat Indonesia itu songongnya setengah mati.

Sudewo songong pada saat yang salah. Itu saja. Rakyatnya sangat kesal karena pajaknya naik, malah ditantangin. Ya, sudah rakyatnya kemudian memberontak. Andaikan saja dia songong sekarang, sesudah demo besar Agustus dan banyak aktivis berubah menjadi tahanan politik, mungkin tidak akan demo di Pati dan dia bisa ‘bekerja’ menjalankan pemerintahan Pati dan menggemukkan pundi hartanya.

Setelah demo Agustus, rejim Wowi berusaha menyingkirkan beberapa instabilizing factors. Caranya macam-macam. Ada yang halus — pencokokan oleh KPK termasuk katrgori ini — dan ada yang keras seperti mencokok aktivis dan influencer yang kritis terhadap rejim Wowi.

Setelah setahun lebih berkuasa, rejim Wowi ini sebenarnya tidak berhasil-berhasil amat. Program-program populisnya dengan cepat menjadi ‘elite captured’ yaitu jatuh ke tangan elit yang semakin menggemukkan diri. Rakyat ya tetap kembang kempis dan dalam banyak hal malah semakin kempis. Yang paling tampak adalah inkompetensinya dalam menghadapi krisis sepertti bencana di tiga provinsi Sumatra.

Inkompetensi ini adalah juga salah satu instabilizing factor. Disini tidak ada yang bisa disalahkan. Menyalahkan Pemda? Lha Pemda ga ada duit. JUga ijin2 tambang dan perkebunan semua ada di pusat sejak Omnibus Law diberlakukan.

Lalu apa yang dilakukan oleh Rejim Wowi ini? Sumbat informasi dan kill the messengers. Banyak influencer yang dilecehkan, dan diintimidasi ketika memberitakan soal bencana. Banyak berita di-take down.

Dan, beberaoa hari lalu, ada rencana DPR untuk membahas RUU Anti Disinformasi, Misinformasi, dan Propaganda Asing. RUU ini tidak ada dalam Prolegnas dan kabarnya ini permintaan langsung dari presiden. Masalahnya adalah bukankah aktor paling utama dari disinfromasi, misinformasi, dan propaganda itu adalah pemerintah/megara, yang ditujukan kepada rakyat sendiri?

Kembali ke Sudewo. Ia mungkin akan jatuh. Ia mungkin akan menghabiskan sebagian umurnya di balik terali penjara. Namun, mentalitas Sudewo ini akan tetap hidup dan subur di negeri ini. Mentalitas korup, inkompeten dalam bekerja, tapi songong setengah mati!