Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan global. Kali ini, ia mengancam akan memberlakukan tarif impor tinggi terhadap delapan negara Eropa jika Denmark dan sekutunya menolak kesepakatan penjualan Greenland kepada Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya di Truth Social pada Sabtu waktu setempat, Trump menyebut bahwa barang-barang dari delapan negara anggota NATO akan dikenai tarif bertahap hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland secara penuh oleh AS. Negara yang menjadi sasaran adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.
Trump menjelaskan, tarif akan dimulai sebesar 10 persen pada 1 Februari 2026 dan meningkat drastis menjadi 25 persen mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini akan ditumpuk dengan tarif yang sudah berlaku sebelumnya, sehingga beban impor diperkirakan melonjak signifikan, terutama pada sektor logam, otomotif, dan industri strategis lainnya.
Saat ini, tarif rata-rata AS terhadap barang Uni Eropa sudah berada di kisaran 15 persen, sementara impor dari Inggris sekitar 10 persen. Dengan kebijakan baru tersebut, tarif efektif di sejumlah sektor sensitif berpotensi menembus kisaran 20 hingga 25 persen.
Ancaman Trump juga mengguncang hubungan dagang AS dan Uni Eropa. Pasalnya, penerapan tarif terhadap satu negara anggota Uni Eropa otomatis berdampak pada seluruh blok yang beranggotakan 27 negara. Kesepakatan dagang AS-Uni Eropa yang dicapai pada Agustus lalu kini terancam batal.
Sejumlah pejabat Eropa bereaksi keras. Anggota Parlemen Eropa Manfred Weber menyatakan bahwa persetujuan kesepakatan dagang dengan AS tidak mungkin dilanjutkan selama ancaman terkait Greenland masih berlangsung. Para duta besar Uni Eropa pun dijadwalkan menggelar pertemuan darurat di Brussels.
Trump berdalih, kebijakan tarif ini dipicu oleh meningkatnya kehadiran militer negara-negara Eropa di Greenland. Ia menilai situasi tersebut berbahaya bagi keamanan global dan kepentingan strategis Amerika Serikat. Bahkan, Trump mengisyaratkan bahwa tarif bisa menjadi alat tekanan serupa dengan yang pernah ia gunakan dalam negosiasi harga obat-obatan.
Respons Eropa datang berlapis. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Uni Eropa memilih kerja sama, bukan intimidasi. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen membantah tuduhan Trump dan menyatakan bahwa penambahan pasukan di Greenland semata-mata untuk menjaga stabilitas kawasan Arktik secara transparan bersama NATO.
Peringatan juga datang dari internal Amerika Serikat. Sejumlah senator lintas partai menilai ancaman tarif terhadap sekutu NATO justru akan merugikan keluarga dan pelaku usaha AS, sekaligus menguntungkan Rusia dan China.
Hingga kini, Denmark dan pemerintah Greenland tetap menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual, meski tekanan politik dan ekonomi dari Washington terus meningkat.
Komentar