Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat, membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Hal ini menjadi pukulan telak terhadap agenda ekonomi andalan Trump.
Baru kemarin Presiden Prabowo menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Dalam perjanjian dagang tersebut, barang Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif 19%. Sementara, barang AS yang masuk ke Indonesia tidak kena bea apapun. Alias, tarif 0%.
Sederhananya, dalam pandangan saya, Indonesia menyerah total pada AS. Pasrah bongkokan tanpa negosiasi. Saya melihat perjanjian dagang itu. Banyak sekali item yang benar-benar merugikan kita.
Aturan tentang kandungan lokal tidak boleh diterapkan. Juga tidak ada keharusan transfer teknologi atas barang-barang AS yang masuk ke Indonesia. AS juga menerapkan aturan ketat soal properti rights atau kekayaan intelektual. Artinya, apa yang dipatenkan tidak boleh dilanggar/ditiru atau dibuat versi KW-nya.
Semalam saya melakukan podcast dengan kawan di Amerika tentang sejarah kolonialisme. Ini mirip sekali seperti yang dilakukan Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah kepulauan yang kemudian bernama Indonesia ini. Kalau Anda belajar sejarah secara serius, Anda pasti paham ini.
Penyerahan total ini menyesakkan. Saya bukan orang yang nasionalis2 amat. Tapi saya merasa belum pernah Indonesia menyerahkan kedaulatannya serendah ini.
Dan kemudian ada Board of Peace. Indonesia menjadi anggota pendiri. Walaupun bilang tidak akan bayar iuran Rp 17 triliun itu, jelas orang seperti Trump tidak akan kasih lepas kalau tidak bayar. Dia tahu bahwa Indonesia, dengan satu dan lain hal, akan bayar. Mungkin tidak dengan duit. Tapi membeayai 8,000 pasukan? Kalau dibeayai dengan APBN, bukankah itu artinya bayar iuran BoP?
Dan, sekarang tarif itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Keputusan 6-3, dengan tiga hakim konservatif – dua diangkat Trump – di pihak mayoritas memang membuat keputusan ini sangat kuat.
Artinya, Trump tidak bisa memberlakukan tarif. Itu ilegal! MA Amerika Serikat beranggapan bahwa pemutusan tarif bukan kewenangan presiden semata. Kekuasaan itu ada pada presiden bersama Kongres.
Arti lainnya, semua perjanjian dagang yang sudah dinegosiasikan oleh Trump batal. Itulah sebabnya dia meradang. Dia bilang, hakim-hakim yang membuat putusan itu goblok semua! Tidak itu saja. Beaya tarif yang sudah dikumpulkan selama ini, sebesar US$ 200 milyar harus dikembalikan. Ini bisa bikin pusing luar biasa.
Namun, bukan Trump kalau tidak menabrak hukum. Setelah tarifnya dibatalkan, Trump — lewat provisi hukum lain — menerapkan tarif 10% untuk semua negara yang memasukkan barang ke AS. Kanada dan Meksiko dikecualikan karena ada perjanjian NAFTA.
Artinya? Barang Indonesia hanya akan kena tarif 10% kalau masuk ke AS. Bukan 19%! Dan “penurunan tarif” itu bukan lewat negosiasi tapi lewat keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat! Jadi buat apa bernegosiasi bahkan sampai ‘ndlosor’ sampai nggak punya harga diri itu?
Nah, tarif 10% ini pun tidak pasti. Akan ada pihak di Amerika yang menggugat ke pengadilan soal sah atau tidaknya tarif baru ini. Ini sudah jelas akan menimbulkan ketidakpastian baru.
Konsekuensi putusan MA AS ini yang terbesar adalah pada keuangan AS. Tarif akan menambal bolong defisit APBN AS sebesar US$9 triliun dalam 9 tahun ke depan. Kalau ini tidak dilakukan, maka defisit akan semakin membesar.
Itu urusan AS. Bukan urusan kita.
Mengapa kita sampai ‘ndlosor’ dan harga diri jadi minus seperti ini? Menurut saya, karena kita tidak punya menteri luar negeri yang mumpuni. Indonesia punya banyak diplomat karir yang hebat. Mereka bakat-bakat terbaik Indonesia.
Tapi ya itulah. Sistem komando terpusat yang diterapkan presiden ini membuat keputusan-keputusan yang diambil tidak berdasarkan kajian dan pemikiran yang cermat. Dekat dan dipuji-puji oleh Trump bukan diplomasi. Itu persis seperti Residen Belanda menggandeng Raja jawa yang dianggap sebagai ‘junior partner.”
Dalam sistem militer komando ini, sang Panglima mengurusi segalanya: dari makan siang anak, sekolah, koperasi, hingga ke atap genteng! Dari politik luar negeri ke politik desa. Dari perencanaan ekonomi ke bencana.
Hasilnya? Inkompetensi di semua bidang! Dibalik semua puja puji tentang keberhasilan pemerintahan ini, kita tahu bahwa mereka tahu bahwa mereka sebenarnya tidak mampu (inkompeten). Paling tidak, orang-orang pintar yang mengabdi pada pemerintahan ini tahu itu. Walaupun, beberapa dari para gedibal ini memang beneran nggak tahu. Alias, goblok-e nemen!
(Made Supriatma)
